oleh

Draft Ranperda Penyandang Disabilitas Diterima DPRD Maros

Editor : Ashar Abdullah-Daerah, Maros-

MAROS, BP – Kelompok Bantu Diri (KBD) Batubassi Pammase, Desa Jenetaesa, Kecamatan Simbang dan KBD Panrita Desa Bontomatinggi, Kecamatan Tompobulu, Maros menyerahkan draft Ranperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Senin (20/8/2018).

Draft tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan dan anggota Pansus DPRD Kabupaten Maros dan Kepala Bagian Hukum Pemkab Maros. Penyerahan tersebut didampingi oleh Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sulawesi Selatan dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulsel.

Penyerahan draft Ranperda tersebut merupakan komitmen dan keseriusan penyandang disabilitas, khusunya penyandang disabilitas masyarakat adat yang ada di kabupaten Maros untuk terus mengawal proses pembentukan kebijakan daerah agar sejalan dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Ketua HWDI Sulsel, Maria Un dalam diskusi ini menyampaikan kepada Pansus tentang draft Ranperda yang telah dipelajari oleh penyandang disabilitas pada pelatihan tanggal 13-15 Agustus 2018 di Hotel Prima, dimana ada beberapa usulan dari penyandang disabilitas masyarakat adat yang sangat penting untuk dimasukan dalam Perda tersebut.

“Pada pelatihan minggu lalu ada banyak usulan terkait perda dari penyandang disabilitas, diantaranya tentang Kewajiban Daerah, Koordinasi Multi Sektor, dan juga Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM). Konsep atau program  RBM ini diusulkan  mengingat banyaknya penyandang disabilitas utamanya penyandang disabilitas masyarakat adat yang tinggalnya diatas gunung, di kampung-kampung yang terisolir, sehingga perlu penguatan dan pelibatan masyarakat dan keluarga dalam penanganan masalah penyandang disabilitas,” tuturnya.

Maria menambahkan, jika pada dasarnya beberapa usulan draft tersebut sudah disampaikan oleh Dinas Sosial, namun ada beberapa tambahan yang dianggap sangat penting untuk diusulkan pula.

“Pada dasarnya draft Ranperda yang diusulkan oleh Dinas Sosial kabupaten Maros ini sudah memuat pasal-pasal yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, hanya ada beberapa usulan dari penyandang disabilitas yang juga penting untuk dimasukkan. Apresiasi dari kami karena draft Raperda ini juga  yang sudah memuat bagaimana pengutamaan isu penyandang disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, mudah-mudahan akan disetujui oleh DPRD,” ujarnya.

Senada, salah seorang anggota Pansus, Hermanto menyampaikan apresiasi kepada kedua Kelompok Bantu Diri Masyarakat Adat Batubassi Pammase dan Panrita, AMAN Sulsel, dan juga HWDI Sulsel yang telah mempelajari draft Ranperda usulan Pemkab Maros dan memberikan usulan-usulan yang sangat penting untuk diakomodir dalam Perda tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi KBD ini dan lembaga yang turut berperan dalam mempelajari draft Ranperda tersebut. Saat ini Ranperda itu masih dalam tahap pembahasan pasal demi pasal oleh kami di Pansus dan penyandang disabilitas akan diundang pada pembahasan pemantapan. Namun demikian, jika ada istilah yang perlu penjelasan maka Pansus akan menghubungi organisasi penyandang disabilitas,” ungkap Hermanto.

Sementara itu,  Kabag Hukum Pemkab Maros, Suharto akan meneruskan soft copy draft Ranperda usulan dari penyandang disabilitas kepada Dinas Sosial sebagai OPD yang mengusulkan.

“Softcopy draftnya akan kami teruskan dinas sosial, kita tunggu saja apa tambahan atau saran dari dinsos. Kita berharap semua pihak turut membantu terbitnya perda ini,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Sardi Razak, Ketua AMAN Sulawesi Selatan dalam pengantarnya menyampaikan harapan agar Perda tersebut akan mengakomodir usulan dari penyandang disabilitas.

“Kita semua tentunya berharap perda ini kedepannya dapat mengakomodir usulan dari penyandang disabilitas. Selain itu juga penting untuk melibatkan penyandang disabilitas dalam prosesnya,” pungkasnya.

Sejalan, salah seorang penyandang disabilitas masyarakat adat, Husain yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris KBD Batubassi Pammase berharap agar draft Ranperda yang dibahas di hotel Prima dengan menambahkan usulan-usulan dari penyandang disabilitas inilah yang akan disetujui menjadi Perda.

“Semoga apa yang kita semua usulkan saat pembahasan di hotel prima minggu lalu itulah yang akan disepakati dan ditetapkan dalam perda nantinya. Aamiin,” tutup Husain, Rabu (22/08). (*)

Komentar