oleh

Ini Alasan Kejari Tahan 2 Staf dan Mantan Kepala BPN Selayar

Editor : Lukman Maddu-Daerah, Selayar-

SELAYAR, BP – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Selayar, Juniardi Windaraswara, SH., MH, membenarkan terkait penahanan terhadap mantan Kepala BPN Selayar bersama 2 stafnya pada hari Kamis (23/8/18) di Rutan Selayar.

Kasus dugaan korupsi yang melilit mantan kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepulauan Selayar, Pudji Amin SH bersama dua stafnya, Kepala Seksi Infrastruktur, Muh Saleh dan Kasubsi Pengukuran, Syamsul Bahri, terkait proyek Pengukuran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) di Desa Lowa kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dimana proyek tersebut menggunakan Anggaran Pengukuran proyek PTSL seluas 4500 hektare diduga fiktif dengan anggaran Total sebesar Rp2,4 miliar dari APBN, sehingga menjadikan tiga oknum pengawai BPN Selayar mendekam dalam bui.

Juniardi, mengatakan awal mula kasus ini bergulir atas laporan masyarakat, dan sebelumnya terjadi demo masyarakat Bontosikuyu di Kantor DPRD Selayar beberapa bulan lalu. Namun tidak ada tindak lanjut demikian juga di BPN, sehingga masyarakat Bontosikuyu melaporkan langsung ke kantor Kejaksaan Negeri Selayar.

“Berdasarkan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi subsider pasal 3 junto pasal 18 cukupdua alat bukti, dengan dasar ini kami melakukan penahanan. Secara garis besarnya kasus ini atas dugaan penyalahgunaan anggaran pengukuran proyek PTLS sebesar kurang lebih satu miliar, diduga fiktif dan per itemnya kami belum bisa beberkan,” jelas Juniardi.

Juniardi menambahkan bahwa yang dimaksud fiktif adalah pengukuran yang dijangkau saja. Salah satu contoh misalnya hamparan, mainnya hanya sepotongnya saja diukur, namun anggarannya dicairkan semua.

Sebelum dilakukan penahanan, Oknum BPN selama proses pemeriksaan, ketiganya kooperatif, mereka hadir setiap layanan surat pemanggilan.

“Saksi – saksi yang sudah diperiksa sudah 15 orang dan kemungkinan masih ada saksi – saksi tambahan. Mengenai jumlah tersangka, bisa saja ada penambahan, kita tunggu saja pemeriksaan selanjutnya,” ujar Juniardi.

Untuk masalah permintaan penangguhan penahanan, Kasi Pidsus belum bisa memberikan jawaban. Dan hingga turunnya berita ini, belum ada klarifikasi terhadap pihak terkait. (*)

Komentar