oleh

Kaswadi Menilai Kewenangan APIP Tidak Berjalan di Soppeng

Editor : Lukman Maddu-Soppeng-

SOPPENG, BP – Bupati Soppeng HA Kaswadi Razak menyinggung soal MoU Kapolri, Kejaksaan Agung dan Menteri Dalam Negeri yang tidak berjalan optimal di Kabupaten Soppeng.

Hal ini diungkapkan Bupati Soppeng saat menggelar kegiatan Bupati Menyapa di Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Selasa (18/09).

Kaswadi menjelaskan, penandatanganan yang disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla tersebut tidak diterapkan di wilayahnya, karena saat ini dilapangan semaunya saja.

“MoU ini ditandatangani oleh semua pemimpin, namun yang terjadi di Kabupaten Soppeng semaunya saja,” ujarnya.

Padahal menurutnya, tidak mungkin hal ini tidak diketahui ditingkat provinsi, karena dirinya juga telah melakukan MoU ditingkat provinsi antara Kejari dan Kapolres yang disaksikan oleh Kapolda, Kajati dan Gubernur.

“Kita telah menyepakati, bahwa kita akan memberikan kewenangan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terlebih dahulu sebelum masuk ke kepolisian atau kejaksaan, namun kenyataannya di lapangan tidak demikian,” tegas Kaswadi.

Dirinya mencontohkan, untuk Kasus di Desa Pattojo, kejaksaan telah memberikan peluang kepada APIP untuk melakukan koordinasi dan mediasi. Namun karena tidak ada jalan keluar, akhirnya kejaksaan ambil alih.

“Setahun lebih telah dikoordinasikan, dan mediasi, namun yang bersangkutan tidak ada itikad baik, akhirnya ditangani Kejaksaan,” tambahnya. (*)

Komentar