oleh

Komisi II DPR RI Terus Perjuangkan Nasib Honorer K2

Editor : Lukman Maddu-Headline, Politik, Wakil Rakyat-

MAKASSAR, BP – Rasa ketidakadilan yang dialami oleh Honorer Kategori 2 (K2) pada pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI) masih terus bergulir.

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Azikin Solthan mengatakan bahwa harusnya yang diangkat terlebih dahulu K2, kemudian barulah membuka untuk CPNS umum.

“Inilah yang DPR RI bicarakan terus dengan pemerintah pusat. DPR RI yang membawa aspirasi masyarakat dan tidak mau melihat ada masyarakat dirugikan terhadap kebijakan pengangkatan CPNS,” jelas Bupati Bantaeng dua periode ini, Selasa (16/10).

Ia melihat K2 telah lama mengabdi, mungkin sekarang umurnya sudah 40 tahun tapi 15 tahun yang lalu mereka sudah mengabdi dan tidak pernah diangkat sampai sekarang.

“Kemudian pasti muncul pertanyaan, bagaimana pengangkatannya?. Usia yang sudah tua, itu didahulukan untuk diangkat, sehingga berturut-turut akhirnya akan selesai. DPR RI tidak akan menyetujui anggaran penggajiannya jika ada masyarakat yang dirugikan,” tegasnya.

Apa yang dirinya sampaikan saat ini telah terbukti di lapangan. Aksi demonstrasi K2 di beberapa daerah terus masih bergejolak.

“Apabila ada data K2 yang Aspal, seluruh daerah harus melakukan verifikasi data, walaupun lima tahun yang lalu telah dilakukan verifikasi, ya diverifikasi kembali sehingga tidak ada data aspal,” bebernya.

Menurutnya, semua daerah telah mengusulkan K2-nya dan itu sudah ada di Kemenpan RB. Jadi itulah yang dimaksudkan, data yang sudah ada di Kemenpan RB itu dijadikan gudang data. Kalau pemerintah butuh 10.000 tenaga medis, ambillah di gudang data berdasarkan usia.

Komentar