oleh

Recoki Reses Dewan, Kadir Halid Bilang TP2D Jangan “Over Acting”

Editor : Lukman Maddu-Headline, Metro-

MAKASSAR, BP – Kehadiran Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Provinsi Sulsel semakin membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel gerah.

Bagaimana tidak, wewenang tim tersebut dinilai terlalu jauh untuk mengurusi persoalan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan di DPRD Sulsel.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulsel, Kadir Halid mengaku, tim TP2D ingin mengatur kegiatan reses atau temu konstituen Anggota DPRD Sulsel. Selain itu, kata Kadir, kegiatan OPD kedinasan juga harus melalui TP2D.

“Banyak laporan OPD ke komisi E soal TP2D. Hal ini justru memperlambat kegiatan. Masa pelaksanaan kegiatan, termasuk anggaran di Sekwan, pencairan anggaran harus melalui TP2D, sama halnya gubenur tidak percaya bawahan,” ungkap Kadir Halid.

Menurutnya, pihaknya telah mewacanakan hak interpelasi untuk mempertanyakan tugas-tugas pokok TP2D, apakah itu sesuai dengan rencana awal atau tidak.

Kadir menegaskan, dalam pembahasan awal, tugas pokok TP2D hanya membantu gubernur dalam hal konseptor atau memberikan masukan terkait percepatan program. Bukan ambil alih tugas pokok OPD hingga perbendaharaan. “Kami juga bertanya, ada apa ini tim TP2D?. Ini kan banyak dilanggar,” tuturnya.

Komentar