oleh

TP2D Bisa Melantik, Wagub Sulsel: Ada Pergubnya Kok

Lukman Maddu-Headline, Metro-

MAKASSAR, BP – Polemik keberadaan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel terus bergulir.

Pengangkatan tim yang berjumlah 44 orang itu ditandatangani oleh Nurdin Abdullah beberapa waktu lalu. Tim ini kemudian dibagi menjadi dua bagian. Masing-masing tim Percepatan Pembangunan Daerah yang diisi 24 orang dan diketuai oleh Prof Yusran.

Sementara tim tenaga ahli yang dibagi lagi menjadi lima bidang. Di antaranya bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang diisi oleh lima orang, bidang pemerintahan dan hukum, dua orang. Bidang pembangunan manusia enam orang, bidang infrastruktur lima orang dan bidang pemuda dan komunitas kreatif dua orang.

Keberadaan tim ini diharapkan bisa mempercepat pembangunan di Provinsi Sulsel. Namun seiring berjalannya waktu, tim ini justru mendapat kritikan dari berbagai pihak karena kewenangannya.

Bahkan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel menilai jika keberadaan TP2D bukan mempercepat pembangunan, malah menghambat.

Meski demikian, Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman terus mendukung tim yang dibentuknya tersebut. Adik Menteri Pertanian, Amran Sulaiman itu bahkan menegaskan jika TP2D juga bisa melantik apabila diinstruksikan pimpinan sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) yang telah dikeluarkan. “Kewenangan TP2D banyak sekali. Bisa diperintahkan sampai melantik,” ujarnya.

Entah Pergub yang mana yang dimaksudkan Sudirman, padahal surat pengesahan terbentuknya TP2D hanyalah SK Gubernur. “Jelas pergubnya. Saya juga baru baca, menjalankan yang diinstruksikan langsung gubernur dan wagub. Berarti bisa mewakili saya. Tapi mereka tahu dirilah, yang tidak disuruh, tidak akan dikerjakan oleh mereka. Mereka bisa kerjakan apa saja yang dinilai efektif,” jelasnya.

Terkait adanya sejumlah dana proyek yang tertahan lantaran menunggu persetujuan TP2D, Sudirman mengaku jika langkah yang dilakukan TP2D sudah benar. Seperti dana anggaran lanjutan pembangunan stadion Barombong yang harus diaudit lantaran dicurigai akan menimbulkan persoalan.

“Mereka efektif dalam bekerja. Jadi kalau ada pencairan dana yang berpotensi menimbulkan persoalan, ini harus diaudit dulu. Kemudian masuk anggaran itu sebelum diaudit. Mereka terjemahkan itu. Ini perlu saya cek filter dulu. Kalau pak gubernur bilang jalankan perintah, saya juga begitu,” tuturnya.

Komentar