oleh

ACC Sulawesi Minta Bareskrim Polri Transparan Tangani Kasus Fee 30 Persen

Editor : Ashar Abdullah-Hukum, Korupsi-

MAKASSAR, BP – Penanganan kasus dugaan korupsi pemotongan anggaran sosialisasi penyuluhan Kecamatan se-Kota Makassar tahun 2017 menjadi atensi khusus penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Pasalnya, progres penanganan kasus dugaan tindak pidanan korupsi anggaran fee 30 persen ini sontak menarik perhatian berbagai pihak.

Aktivis Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Anggareksa mangungkapkan, dalam kasus ini penyidik Dittipikor Bareskrim Polri diminta agar dapat transparan menangani kasus tersebut.

“Sebenarnya yang dibutuhkan untuk menaikkan ke penyidikan dan menetapkan tersangka adalah minimal 2 alat bukti, Bareskrim harus transparan ke Publik sudah sejauh mana penanganan kasus ini agar masyarakat paham,”ungkap Koordinator Investigasi ACC Sulawesi, Aggareksa, Selasa (6/11) kemarin.

Menurutnya, meski Bareskrim Polri telah memeriksa sebanyak 288 saksi yang diantaranya juga merupakan sebanyak 16 legislator Makassar, namun deretan kasus ini dinilai merupakan contoh kasus Tipikor secara berjamaah dikarenakan banyakya keterlibatan pihak.

“Menurut kami itu adalah salah satu contoh korupsi berjamaah, karena banyak pihak yang terlibat,” terangnya.

Anggareksa menambahkan, terkait kasus ini Bareskrim Polri diminta agar tak tebang pilih dalam mentersangkakan aktor yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi tersebut

“Kalau soal tersangka saya kira wewenang Polri, hanya saja kami meminta agar Polri tidak tebang pilih, harus meminta pertanggungjawaban semua pihak yang terlibat dalam korupsi berjamaah tersebut,”pungkasnya

Sebelumnya, dalam kasus ini penyidik Direktorat Tipikor Bareskrim Polri dan Penyidik Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, telah memeriksan sebanyak 288 saksi sejak 1 Oktober hingga 1 November 2018 lalu.

Di mana 288 saksi tersebut diantaranya 75 peserta sosialisasi, 92 lurah, 29 narsum, empat vendor, dua kurir, 15 camat, 18 kasubbag, 16 DPRD Makassar, empat orang TAPD, empat orang BPKAD Pemkot Makassar, dan yang dilakukan pemeriksaan di Polda Sulsel yaitu 15 bendahara pengeluaran dan 14 PPHP.

Hal itu diketahui setelah Direktur Tipikor Bareskrim Polri, Brigjen Pol Erwanto Kurniadi mengungkapkan hal tersebut.

“Kasus Fee 30 persen, 288 saksi telah dilakukan pemeriksaan. Baik dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri maupun yang diperiksa oleh Polda Sulsel sendiri,” ujarnya. (*)

Komentar