oleh

Pegawai Imigrasi Diduga Bantu Eddy Kabur

Ashar Abdullah-Hukum-

BP – Pegawai Imigrasi diduga terlibat dalam pelarian Eddy Sindoro. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pihak Imigrasi memeriksa yang bersangkutan secara internal.

Advokat Lucas yang diduga membantu pelarian Eddy Sindoro ternyata tak bekerja sendiri. Dalam dakwaan Lucas, diduga ada keterlibatan pegawai imigrasi bernama Andi Sofyar.

Dalam dakwaan Lucas disebutkan Andi menerima uang senilai Rp 30 juta dan telepon seluler (ponsel) Samsung A6 karena berhasil membantu Eddy kabur ke negara lain.

“Setelah kami bacakan di dakwaan mestinya memang itu ditindaklanjuti secara internal (oleh pihak Imigrasi).Tapi tentu saja perlu dipisahkan dari proses penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Jumat (9/11).

Menurut Febri, Imigrasi bisa berkoordinasi dengan KPK jika membutuhkan informasi soal dugaan keterlibatan pegawainya dalam kasus ini. Nantinya, KPK akan mempertimbangkan informasi yang bisa diberikan.

“Kalau nanti dibutuhkan data bisa diminta ke KPK dengan koordinasi lebih lanjut. Nanti tim akan mempertimbangkan sejauh mana informasi dan data bisa diberikan,” imbuhnya.

Di sisi lain, mantan aktivis ICW ini juga berharap pemeriksaan internal oleh Imigrasi bisa dilakukan setelah para saksi terkait sudah memberikan keterangan di Pengadilan.

“Kita perlu sama-sama menjaga agar proses hukum yg sedang berjalan di Pengadilan Tipikor tidak terganggu,” pungkasnya.

Sekadar informasi, seorang pegawai imigrasi Bandara Soekarno-Hatta bernama Andi Sofyar disebut membantu serta menerima duit sebagai imbalan dari pelarian Eddy Sindoro. Namun Ditjen Imigrasi menyebut pegawainya itu tidak terlibat langsung.

“Tidak terlibat langsung kasusnya,” ujar Kabag Humas Ditjen Imigrasi Theodorus Simarmata, Rabu (7/11).

Dalam surat dakwaan Lucas, dikatakan Andi menerima uang senilai Rp 30 juta serta telepon seluler (ponsel) Samsung A6. Surat dakwaan baru dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu (7/11).

(ipp/JPC)

Komentar