oleh

Digugat, Pihak Claro Akan Ajukan Banding

Editor : Ashar Abdullah-Hukum-

MAKASSAR, BP – Berdasarkan putusan pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor Putusan 121/Pdt.G/2018/PN Mks Tahun 2018, menyatakan mengharuskan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Kantor Network Regional Kawasan Timur dan Hotel Claro yang terletak di Jalan AP Pettarani untuk dikosongkan.

Dalam putusan sidang Majelis Hakim yang diketuai Yuli Effendi SHM Hum, pada 25 September 2018 berbunyi, bahwa menghukum tergugat I (PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Kantor Network Regional Kawasan Timur Indonesia) dan tergugat II (Hotel Claro), untuk mengosongkan dan membongkar segala bentuk bangunan yang ada di atas tanah obyek sengketa.

Keputusan tersebut atas gugatan Muh Syarief SH, seorang wiraswasta di Ujung Gassi, Desa Lengkese, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar. Syarif juga merupakan ahli waris dari almarhum I Ma’la Dt Bin Kr Matowaya.

“Menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah dengan kohir No. 140 C1 dengan persil No. 5a S1 luas ± 6 Ha, persil No. 7a S1 luas ± 5 Ha dan persil No. 8a S1 luas ± 7 Ha, yang luas keseluruhan dari ke 3 (tiga) persil tersebut adalah ± 18 Ha, atas nama I Ma’la Dt, Bin Kr. Matowaya, yang terletak di Jalan AP Pettarani, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan sebahagian lagi masuk di Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar,” tulis salinan putusan MA dengan nomor 121/Pdt.G/2018/PN Mks Tahun 2018.

Muh Syarif sebagai ahli waris mengatakan, salah satu tuntutan pihaknya adalah tanah ini harus dikosongkan dan adanya ganti rugi yang harus dikeluarkan dan diperuntukkan untuk ahli waris.

“Dalam poin putusan pengadilan tersebut, saya menginginkan ganti rugi,” jelasnya, Senin (20/11) kemarin.

Menanggapi hal itu, melalui Genaral Manager Hotel Claro, Anggiat Sinaga mengatakan akan menempuh jalur hukum dengan mengajukan banding terhadap putusan tersebut. “Pasti kita akan ajukan banding,” tegasnya saat gelar jumpa pers, Selasa (20/11).

Dia menghimbau, untuk menghargai proses hukum yang berlaku. “Ini sedang berproses secara hukum, mari sama-sama semua pihak menghormati proses hukum,” harapnya. (*)

Komentar