oleh

Polda Tahan Empat Tersangka Kasus Bimtek Enrekang, Tiga Bakal Dijemput di Jakarta

-Headline, Hukum, Korupsi
MAKASSAR, BP – Kasus dugaan tindak pidana korupsi Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Enrekang tahun anggaran 2015 dan 2016 memasuki babak baru.
Penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel akhirnya melakukan penahanan terhadap empat dari tujuh tersangka.
Kempat tersangka merupakan unsur pimpinan DPRD Enrekang.
Mereka masing-masing, Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Fraksi PAN, Banteng Kadang, Wakil Ketua I DPRD Enrekang, Arfan Renggong alias Bapa Rey, Wakil Ketua II DPRD Enrekang, Mustiar Rahim Alias Mustiar dan Sekertaris (Sekwan) DPRD Kabupaten Enrekang, Sangkala.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulsel, Kombes Pol Yudiawan Wibisono mengatakan, penahanan keempat tersangka dilakukan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak Senin, 3 Desember 2018 kemarin hingga 22 Desember 2018 mendatang.
“Mereka telah ditahan untuk 20 hari ke depan dan bisa dilanjutkan hingga 40 hari,” ucapnya, Selasa (4/11)
Kombes Yudiawan mengungkapkan, sementara untuk tiga tersangka lainnya
belum dilakukan penahanan.Hal itu dikarenakan ketiga tersangka penyelenggara proyek yakni Gunawan, Nawir, dan Nurul Hasmi tengah berada di Jakarta dan menangani event organizer miliknya pada suatu kegiatan.
Meski begitu, lanjut Yudiawan, saat ini pihaknya telah menuju Jakarta untuk menangkap ketiga tersangka tersebut.
“Mereka akan segera kita lakukan penahanan karena tidak mengindahkan panggilan penahanan penyidik.Kita tahan semua. Anggota sudah ke Jakarta untuk melakukan penangkapan,” pungkasnya.
Diketahui, dalam kasus dugaan Tipikor ini, pentidik Dit Reskrimsus Polda Sulsel telah menetapkan sejumlah tersangka.
Di mana dqlam kasus ini penyidik menemukan adanya dana yang digunakan dalam kegiatan Bimtek di tujuh Kota di Indonesia yang tak memenuhi syarat untuk diwajibkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
Selain itu, jenis kegiatan bimtek yang dijalankan para tersangka juga dinyatakan tak ada rekomendasi dari Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri. Sehingga kegiatannya tak memenuhi syarat dan tak memiliki legalitas.
Bimtek sendiri diketahui dilakukan sebanyak empat puluh sembilan kali dan dilaksanakan di tujuh kota di Indonesia yakni di Kota Makassar, Jakarta, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Lombok, dan Bali.
Atas perbuatannya, para tersangka diduga melanggar Permendagri Nomor 57 Tahun 2011 berubah menjadi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2013 tentang pedoman orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
Berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel ditemukan adanya kerugian negara dalam kegiatan bimtek senilai Rp 855.095.650 dari total anggaran kegiatan yang digunakan sebesar Rp 3,6 miliar.
Olehnya, mereka dijerat dalam pasal 2 ayat 1 subs. pasal 3 Undang Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang Undang RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

(*)

Komentar