oleh

Banyak Dana Tidak Dipertanggungjawabkan, BKD Kendalikan Anggaran Dinkes Parepare

Lukman Maddu-Daerah, Parepare-

PAREPARE, BP – Badan Keuangan Daerah (BKD) mengambil langkah mengendalikan anggaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Parepare.

Itu karena banyaknya anggaran Dinkes Parepare yang belum dipertanggungjawabkan penggunaannya secara administrasi.

Hal ini diungkap Plt Kepala BKD Parepare H Amran Ambar, Kamis, 6 Desember 2018, menyusul penyegelan listrik di Dinkes oleh PLN dan menunggaknya pembayaran premi iuran BPJS Kesehatan oleh Dinkes.

Karena penyegelan listrik dan penunggakan iuran BPJS Kesehatan itu, BKD memanggil PLN Rayon Mattirotasi dan BPJS Kesehatan untuk mengklarifikasi.

“Hasilnya kami temukan bahwa penyegelan listrik oleh PLN itu atas perintah Dinas Kesehatan Parepare sendiri. Bahkan di gudang obat, penyegelan seharusnya tanggal 10 Desember, tapi diminta disegel sekarang,” beber Amran.

Amran mengungkapkan, Dinkes menunggak dua bulan pembayaran rekening listrik senilai Rp85 juta lebih, belum dikategorikan untuk disegel.

“Nah kalau Dinas Kesehatan mengatakan, empat bulan bayar listrik pakai anggaran lain, terus yang dua bulan lagi belum dibayar karena tidak ada dana, ada apa? Kemana dana Dinas Kesehatan yang sampai saat ini belum dipertanggungjawabkan?,” imbuh Amran.

Sementara terkait iuran BPJS Kesehatan, per Oktober 2018, sudah cair masuk di rekening Dinas Kesehatan. Hanya saja dana itu, kata Amran, dimanfaatkan bukan peruntukannya.

Iuran BPJS Kesehatan dimaksud adalah untuk mensubsidi kepesertaan sekitar 67 ribu warga Parepare yang menjadi tanggungan Pemkot.

“Makanya untuk bulan November ini, bisa kita cairkan asal diubah nomor rekeningnya. Tidak lagi masuk di rekening Dinas Kesehatan, tapi langsung di rekening BPJS Kesehatan,” ungkap Amran.

Amran menegaskan, langkah mengalihkan nomor rekening ini adalah untuk mengantisipasi kesalahan berulang.

Komentar