oleh

Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum Dalam Korupsi

Editor : Lukman Maddu-Kolumnis-

DALAM perspektif hukum khususnya dalam peraturan perundang-undangan, sifat perbuatan melawan hukum memiliki beberapa tingkatan apabila dikaitkan dengan ada atau tidaknya kerugian negara.

Pertama, tidak terdapat kerugian negara dan hanya merupakan kesalahan administrasi belaka. Kedua, terdapat kerugian negara, namun tidak terbukti adanya perbuatan korupsi sehingga seharusnya diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam UU No 1 tahun 2004, UU No 15 tahun 2004, dan penyelesaian kerugian negara berdasarkan ketentuan dalam PP No 38 tahun 2016.

Ketiga, terdapat kerugian negara dan terbukti terdapat perbuatan korupsi maka harus diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam UU No 31 tahun 1999 dan UU 20 tahun 2001. Keempat, tidak terdapat kesalahan dalam suatu proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun ada aliran dana tidak patut atau tidak sah, maka harus diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam UU No 31 tahun 1999 dan UU 20 tahun 2001.

Dalam praktiknya, jika kita mencermati beberapa keputusan hakim dalam perkara korupsi yang terjadi, maka seringkali kita melihat perbuatan tersebut masih berada pada ranah perbuatan administrasi (sifat kesalahan memenuhi kondisi yang pertama atau kedua), sehingga penyelesaiannya semestinya bersifat administrasi atau perdata, dan tidak kemudian diselesaikan sebagai perbuatan yang dianggap memenuhi unsur-unsur korupsi (sifat kesalahan memenuhi kondisi yang ketiga atau empat).

Sebaliknya, jika terdapat kesalahan dalam pengadaan atau kontrak yang tidak sesuai dengan aturan (terdapat unsur perbuatan melawan hukum), namun tidak ditemukan adanya unsur kerugian negaranya, maka penyelesaiannya seharusnya diselesaikan secara administratif. Namun, jika kemudian ditemukan adanya unsur kerugian negara yang dilandasi dengan niat jahat dan dapat dibuktikan adanya unsur suap/mark up/fiktif/kolusi/pemalsuan, maka penyelesaiannya jelas harus mengacu pada ketentuan UU No 31 tahun 1999 dan UU 20 tahun 2001.

Demikian pula, jika terdapat adanya aliran dana yang tidak patut/tidak sah, meskipun tidak ada perbuatan melawan hukumya. Namun, jika kemudian ditemukan adanya kerugian negara yang tidak dilandasi oleh adanya niat jahat, maka penyelesaiannya harus mengacu pada ketentuan UU No 1 tahun 2004, UU No 15 tahun 2004, dan penyelesaian kerugian negara berdasarkan Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2016. (**)

Komentar