oleh

Kaji Tata Kelola Bencana, Unismuh Makassar Kerjasama Tohoku University Jepang

Editor : Lukman Maddu-Kampus, Metro-

MAKASSAR, BP – Semakin akrabnya kita dengan peristiwa bencana alam menjadi objek kajian yang menarik perhatian para ilmuan lintas disiplin ilmu. Sejauh ini peran ilmu-ilmu sosial politik belum mengemuka dalam arus utama tata kelola bencana.

Untuk itu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Senin 14 Januari mendatang akan mengkaji aspek-aspek sosial politik dari tata kelola bencana. Kegiatan tersebut akan berlangsung di Minihall Lantai 5 Gedung Al Iqra.

Kegiatan itu di kemas dalam bentuk “Visiting Professor ; Disaster Governance in Vulnarable Society”, dengan mendatangkan pakar terkemuka, Profesor Dr. Dinil Pushpalal ahli Human Security dari Tohoku University Jepang dan Profesor Dr. Musa Hubeis ahli System Thinking dari Institut Pertanian Bogor, Indonesia.

Menurut Dr. Ihyani Malik, Dekan FISIP Unismuh, kegiatan kuliah pakar ini merupakan bagian dari program akademik. Dimana, kali ini mengambil tema tentang tata kelola bencana.

“Kami melihat perspektif manajemen bencana selama ini masih belum komprehensif. Pendekatannya terlalu teknis dan berpusat pada negara. Belum sampai pada perspektif Human Security dan cara berpikir a la System Thinking,” kata dia.

Lebih lanjut ia menjelaskan seperti peristiwa gempa dan tsunami di Palu dan Donggala. Dimana pemerintah masih ragu memutuskan apakah kategori bencana nasional atau bukan. “Padahal kriteria itu sudah ada di UU Penanggulangan Bencana. Hal-hal seperti itulah yang ingin kami eksplorasi lebih jauh,” tuturnya.

Kegiatan kuliah tamu profesor ini juga rencananya akan di rangkaikan dengan pembentukan gugus riset ilmu sosial politik tentang Tata Kelola Bencana. Dengan bekerjasama dengan Tohoku University Jepang , serta lembaga seperti IPB, Universitas Tadulako, LIPI dan STAIN Sorong.

Kedua profesor tamu itu juga akan di jadwalkan mengisi kuliah di kelas internasional pada program studi Ilmu Administrasi Negara dan Program Studi Ilmu Pemerintahan. (*)

Komentar