oleh

Kampanyekan Caleg, Sekretaris BKPSDM Jeneponto Terancam Kurungan 1 Tahun

Editor : Ashar Abdullah-Pileg 2019, Politik-

JENEPONTO, BP – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jeneponto bersama sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menggelar rapat pembahasan pertama untuk mengkaji temuan Panwaslu Kecamatan terkait pelanggaran pemilu 2019. Seorang pejabat asn yang diduga mengkampanyekan seorang Calon Legislatif (Caleg) DPRD Jeneponto pada akun media sosial (facebook) miliknya.

Rapat Pembahasan pertama sentra Gakkumdu dipimpin langsung ketua Bawaslu Jeneponto, Saiful, yang berlangsung di ruang sekretariat sentra Gakkundu Bawaslu Jeneponto, jalan Ishak Iskandar, Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu, Jumat, (18/1).

“Rapat ini untuk membahas temuan Panwaslu Kecamatan. Terkait adanya dugaan pelanggaran Pemilu di media sosial facebook, yakni pemilik akun Bakri Arsyad Ssu, yang diduga seorang aparatur sipil negara yang juga sebagai pejabat pemerintahan,” terang Saiful.

Menurutnya, pemilik akun facebook Bakri Arsyad Ssu, diduga mengkampanyekan salah seorang calon anggota DPRD Jeneponto dapil III dari partai Hanura nomor urut 2 atas nama Kasmawati DJ.

“Status yang di lposting pemilik akun facebook Bakri Arsyad Ssu, pada tanggal 15 Januari 2019, yakni, Assalamualaikum warahmatullahi wabaraku, doata Dan dukunganta Karaeng sangat kuharapkan,,,,, ingatki tgl 17 April 2019 pilih/coblos No1 KASMAWATI DJ dari partai HANURA (dapil 3 BkI/Bkl Barat),,,,,, trimksh, ini yang kita kaji,” kata Saiful menyebut postingan facebook Bakri Arsyad Ssu.

Sesuai dengan kesimpulan pada rapat Gakkumdu, Bawaslu Jeneponto menduga kuat pemilik akun Facebook Bakri Arsyad Ssu mengkampanyekan istrinya.

“Hasil pembahasan Gakkumdu, menduga pemilik akun Facebook Bakri Arsyad Ssu adalah Sekretris BKPSDM Pemkab Jeneponto, Beliau diduga mengkampanyekan istrinya dimedia sosial, kita sementera penyelidikan dan Gakkumdu akan memeriksa, ” ungkapnya

Pemilik akun Facebook Bakri Arsyad yang diduga Sekretaris BKPSDM Pemkab Jeneponto itu diduga melanggar Undang-undang no 7 tahun 2017 tentang Pemilu, pasal 280 ayat 3 dan pasal 283, ayat 1 Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.

Komentar