oleh

Ajiep Padindang Lakukan Dengar Pendapat Dengan Masyarakat Watampone

Editor : Ashar Abdullah-Politik-

BONE, BP – Anggota MPR RI Ajiep Padindang menggelar Dengar Pendapat dengan Masyarakat di Watampone Kabupaten Bone. Dengar Pendapat dengan Masyarakat mengangkat tema “Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Pelaksanaan UUD NRT Tahun 1945” yang diikuti Forum Komunikasi dan Kerjasama Penasehat BUMDES Kabupaten Bone.

Dihadapan Forum Komunikasi dan Kerjasama Penasehat BUMDES Kabupaten Bone yang berjumlah 150 orang, Ajiep Padindang menguraikan Kedudukan dan Tugas MPR RI yakni “MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga Negara yang bertugas : a) memasyarakatkan ketetapan MPR; b)memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; c) mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan d) menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.“

Lebih lanjut Ajiep Padindang yang juga sebagai Ketua Komite IV DPD RI, menguraikan bahwa MPR RI telah empat kali melakukan amandemen UUD yang dimaksudkan untuk menyempurnakan sistem ketatanegaraan Indonesia agar sesuai perkembangan gagasan hukum, ketatanegaraan, dan demokrasi; dan memperkuat & memperteguh sistem saling mengawasi dan mengimbangi (checks & balances) antar cabang kekuasaan negara.

“Hasil amademen UUD 1945 yang kemudian sebutan resminya menjadi UUD NRI Tahun 1945 memiliki karakteristik yaitu : “Supremasi Konstitusi (konstitusi berada pada kedudukan tertinggi dalam negara), adanya sistem checks dan balances antar cabang kekuasaan Negara; Tak ada lagi kedudukan Lembaga Tertinggi Negara (semua berkedudukan sama sebagai Lembaga Negara), Presiden & wakilnya dipilih secara Langsung; Kekuasaan Presiden diatur dan dibatasi, Kekuasaan DPR diperkuat menjadi Lembaga Negara Pemegang Kekuasaan yang membentuk Undang-undang, Dibentuk lembaga negara baru dalam rumpun Legislatif, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan rumpun Yudikatif, Mahkamah Konstitusi (MK) & Komisi Yudisial (KY); dan Penyelesaian kasus politik & ketatanegaraan secara hukum diselesaikan melalui Lembaga Negara baru : Mahkamah Konstitusi (MK)”, urai mantan Anggora DPRD Sulsel empat periode.

Dalam sesi tanya jawab, salah seorang peserta menyoroti Rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 seyogyanya menjiwai seluruh peraturan perundang-undangan. Namun dalam kenyataannya banyak peraturan perundang-undangan yang justru dipandang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Menanggapi pertanyaan peserta tersebut, Anggota MPR RI Ajiep Padindang menjelaskan bahwa MPR RI sebagai Lembaga Negara yang anggotanya terdiri atas Anggota DPR RI dan DPD RI yang salah satu fungsinya adalah membuat undang-undang seharusnya memiliki komitmen yang kuat, konsisten dan tegas menempatkan Pancasila sebagai Norma Dasar hukum positif dalam penyusunan Undang-Undang. (*)

Komentar