oleh

Gelar Sosialisasi Pilar Kebangsaan, Ajiep Padindang Bilang Begini

Editor : Ashar Abdullah-Politik-

MAKASSAR, BP – Anggota MPR RI berkewajiban melakukan penguatan pilar-pilar Kebangsaan yaitu Pancasila. Juga UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika di tengah-tengah masyarakat.

Ajiep Padindang yang merupakan salah satu Anggota MPR RI dari Unsur DPD RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan melakukan Sosialisasi Pilar Kebangsaan di Kota Makassar. Sosialisasinya dilakukan dengan menyentuh segment Tokoh Masyarakat Kecamatan Panakkukang dan Manggala yang dihadiri sekitar 150 orang di Aula Yayasan Maha Putra Makassar, Minggu (20/1).

Pada proses diskusi dan tanya jawab, sebagian besar peserta sosilisasi pilar kebangsaan memberikan sorotan dan masukan kepada Anggota MPR RI untuk lebih menggiatkan sosilisasi Pilar Kabangsaan dengan berbagai metode yang relevan dengan kondisi kekinian serta segement yang dihadapi.

Selain itu juga banyak disoroti tentang prilaku individu politisi di pusat yang sering tampil di tv nasional. Mempertontonkan perilaku yang sangat jauh dari nilai-nilai ketimuran sebagai bangsa yang beradat dan berbudaya dalam bingkai religiuaitas.

“semua masukan dan saran peserta sosilisasi ini akan kami rangkum dalam sebuah kesimpulan untuk diserahkan ke MPR RI guna dijadikan bahan rujukan,” kata Ajiep

Pada pemaparan materinya Ajiep Padindang memberikan penegasan bahwa Negara Kesatuan menjadi mutlak untuk dijaga dan dipertahankan oleh seluruh komponen masyarakat.

“NKRI adalah model yang paling tepat untuk negara seperti Indonesia yang sangat plural ini. di dalam ruangan ini saja kita berbeda – beda. Baik suku, agama, bahasa dan lain-lainnya. Bila bukan semangat Negara Kesatuan yang membingkai kita, maka kemungkinan besar kita sulit untuk bersatu dalam keberagaman ini,” urai Ajiep saat menyajikan materinya.

Lebih lanjut Ajiep menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan situasi dan kondisi politik kebangsaan saat ini. Menurutnya kondisi politik menjelang Pemilu Serentak saat ini sangat memprihatinkan. Demikian pula halnya yang terjadi pada dua tahapan Pilkada yang telah dilalui.

Proses politik yang sudah mengarah pada transaksional (jual beli suara) terjadi pada tingkat masyarakat. Demikian pula di tingkat elit politik juga terjadi proses transksional untuk penentuan calon (kepala daerah dan caleg).

“Proses transaksional dalam proses politik terus terjadi hingga saat ini, dan ini sudah lama dan terus berulang kali dipraktekkan. Bahkan sudah menjadi rahasia umum. Bila kondisi ini terus menerus dibiarkan terjadi maka rusaklah proses politik di negeri kita, cita-cita negara demokrasi kesejahtteraan akan jauh dari harapan,” jelasnya.

Sebab hal tersebut, kata dia, akan berdampak dengan lahirnya pemimpin-pemimpin yang akan berusaha dan sibuk mengembalikan modal atas yang pernah mereka investasikan saat pemilihan. Sehingga cenderung kurang maksimal memperjuangkan kepentingan konstituennya dan daerahnya.

“Hal ini juga berpotensi melahirkan pemimpin masyarakat yang instan dengam bekal pengalaman politik yang minim, duduk sebagai kepala daerah / wakil kepaa daerah serta Anggota Legislatif baik di pusat maupun di daerah,” tandasnya. (*)

Komentar