oleh

Wawali Parepare: Asuransi Ketenagakerjaan Jadi Syarat Wajib Rekanan

Editor : Ashar Abdullah-Daerah, Parepare-

PAREPARE, BP – Pemerintah Kota Parepare mengeluarkan kebijakan tegas terkait kerja sama lelang proyek infrastruktur. Pemkot yang dinahkodai Taufan Pawe dan Pangerang Rahim ini akan mem-blacklist rekanan yang tidak patuh atau tidak mendaftarkan pekerjanya dalam mendapat asuransi keselamatan kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Penegasan itu disampaikan Wakil Walikota Parepare, H Pangerang Rahim yang ditemui usai menghadiri rapat Paripurna di DPRD Parepare, Rabu (6/2/2019).

Menurut Pangerang, asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja akan menjadi syarat mutlak dalam pemberkasan.

Untuk memastikan itu, Pemkot akan bersinergi dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan dalam mendapatkan data akurat tentang rekanan yang sudah mendaftarkan pekerjanya.

“Insiden tewasnya salah satu pekerja pada pembangunan gedung Call Centre 112 menjadi pelajaran buat kami. Kedepan, semua rekanan yang bekerjasama dengan Pemkot harus mendaftarkan pekerjanya mendapat asuransi. Itu menjadi syarat wajib,” tegas Pangerang Rahim.

Pemkot kata dia, akan lebih selektif dalam memilih rekanan. Hal ini sebagai wujud kepeduliah Pemerintah Kota terhadap para pekerja.

Sebelumnya, Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe telah mengantongi penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan atas kepedulian dalam mengasuransikan seluruh pegawai Non PNS dalam lingkup Pemkot Parepare.

“Kami mengapresiasi kebijakan Pemkot. Kami akui kepedulian Bapak Walikota Parepare, Bapak Taufan Pawe dan Wakilnya Pak Pangerang Rahim. Pada HUT Korpri, BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan penghargaan kepada beliau (Taufan Pawe, red.) karena semua Pegawai non PNS diasuransikan,” papar Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Parepare, Makmur. (*)

Komentar