oleh

Kasus Korupsi RSUD Jeneponto: Kejari Bakal Periksa Direktur, Bendahara dan PPK

Editor : Lukman Maddu, Penulis : Jejeth-Jeneponto-

JENEPONTO, BP – Kejaksaan Negeri ( Kejari) Jeneponto, melakukan penggeledahan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Jeneponto, Jalan Ishak Iskandar, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, beberapa bulan kemarin.

Enam ruangan berhasir disisir oleh pihak Kejari diantaranya Ruang Kabid Keperawatan, Ruang Kasi Pelayanan dan Penunjang Medik, Ruang Bendahara RSUD dan berhasil mengamankan berkas yang dimuat dalam sebuah koper besar.

Dari informasi yang dihimpun, penggeledahan tersebut berdasarkan dugaan korupsi anggaran makan minum pasien dan anggaran penjagaan malam (piket) RSUD Jeneponto yang diduga mengalami penyimpangan sebesar Rp. 800 juta berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) pada tahun 2013.

Kasi Intel Kejari Jeneponto, Muh Nasran menjelaskan, berkas hasil penyidikan kasus tersebut telah rampung. Namun berkas tersebut harus diserahkan ke BPK untuk kembali dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara.

“Kami sekarang telah melakukan perampungan berkas, yang kemudian akan diserahkan ke BPK kembali untuk dilakukan perhitungan. Atau kita simpulkan kembali, kita akan alihkan ke BPK atau ke BPKP Sulsel,” ujarnya, Senin (11/2).

Setelah pemeriksaan berkas oleh BPK atau BPKP, Mun Nasran menjelaskan bahwa Kejari akan menetukan siapa yangbertanggungjawab atas tidakan korupsi tersebut.

“Kita rampungkan dulu mengenai unsur tindak pidana korupsi. Karena sekarang ini, terkait kerugian keuangan negara kita masih memerlukan bantuan ahli BPK atau BPKP. Kalau sudah selesai, kita akan ekspos kembali untuk menentukan siapa yang bertanggungjawab. Siapa yang dimintai pertanggungjawaban pidana nanti,” jelasnya.

Saat ditanya soal nama direktur pada tahun 2013, ia mengaku tidak hafal dengan nama direktur tersebut. Dia menyebutkan bahwa ada tiga jabatan yang paling mengetahui soal tindakan korupsi di RSUD Jeneponto.

“Saya tidak hafal namanya siapa yang menjabat direktur RSUD saat itu (2013). Yang jelas, dalam pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran hukum di sana, ya tentunya kami akan meminta penjelasan Direktur, Bendahara dan PPK. Tiga peran itu yang paling mengetahui terkait pengelolaan keuangan. Itu kan jabatan yang melakat tugas pokok dan fungsi,” pungkasnya. (*)

Komentar