oleh

THE NEXT JK

Editor : Lukman Maddu-Kolumnis-

SEJAK memasuki tahun politik 2018 lalu, di Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Jakarta, nyaring terdengar pertanyaan, setelah Jusuf Kalla (JK) siapa tokoh atau elit politik Sulsel berikutnya yang akan berada di elit politik nasional.

Forum diskusi bertema The Next JK, digelar masyarakat Sulsel di Makassar dan Jakarta. Paling anyar yang digelar di Jenggala Center Maret 2019 lalu, di kantor lembaga think-tank itu di Jakarta.

Politik mengenal 5 tingkatan elit politik. Ilmuwan politik yang membagi tingkatan ini, adalah Pareto dan Suzan Keller. Elit politik dibaginya berdasar pengaruh politisi pada massa.

Dr Mulyadi dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, kemudian membaginya elit dengan melihat perjuangan sang elit mempertahankan kekuasaan dan untuk naik kelas.

Mulyadi membaginya dengan nama. Di tingkatan pertama, ada elit politik penentu, lalu elit politik penguasa, kemudian elit politik tandingan, memyusul elit politik antara, dan terakhir elit politik penghubung.

Posisi JK saat ini ada di elit mana? Sebagai orang yang pernah bersama JK, Saya mengetahui selama 20 tahun terakhir ini, JK ada di dua tingkatan elit politik sekaligus. Di elit politik penentu dan elit politik penguasa dan berhasil diperankannya denga sempurna.

Saya bisa pastilan, JK tetap ingin berada di 2 tingkatan elit politik itu. Posisi dan peran yang sebelumnya di masa Orde Baru, diduduki dan dilakoni almarhum Jenderal M Jusuf, tokoh teladan JK.

JK tidak akan pulang ke Sulsel atau Makassar untuk mengurus Masjid Raya Makassar dan Masjid Al-Markaz Al Islamy atau pulang bermain dengan cucu-cucunya. Seperti kata JK ke media, setiap ditanya apa yg akan dilakukannya, setelah tidak berada di kekuasaan.

Elit politik penentu atau elit berpengaruh, adalah elit politik yg memiliki kendali pada empat elit politik lainnya. Meski tidak tampak kasat mata, tapi keberadaannya menguasai seluruh sumber daya politik dan mengolah serta menggerakkan aktor-aktor politik strategis yang ada di dalam invisible hand.

JK tidak mau langsung lenyap dari hiruk pikuk politik dan jalannya sejarah bangsa ini. JK tak akan membiarkan dirinya menderita Post Power Syndrom. JK, ingin ikut dan menentukan arah jalannya sejarah. JK akan pertahankan Post Power di Sulsel.

Karena tidak mau seperti pendahulunya, Daryatmo mantan Wapres Soeharto atau Hamzah Haz mantan Wapres Megawati, dan puluhan mantan elit penguasa yang gagal naik kelas, dari elit penguasa ke elit penentu berpengaruh.

Lalu mengapa JK memilih mengokohkan posisi elit penentunya di Sulsel, ketimbang di Jakarta. Tak lain karena JK sadar, sejak berada di panggung politik nasional, dirinya lupa membangun oligarki politik yang kuat dengan mengelolah dan mengendalikan para aktor ekonomi dan politik dalam kekuasaan yang dipegangnya.

JK juga sangat sadar, kalau tidak memiliki sumber daya politik formal yg bisa dikelolanya untuk mengendalikan aktor2 itu di level nasional. JK juga tidak memiliki kendaraan untuk ditumpanginya mengikuti dan menentukan arah jalannya sejarah bangsa ini. JK tidak memiliki Parpol seperti Megawati, Prabowo, Surya Paloh dan beberapa tokoh lainnya.

Karena itu, JK rela ditinggalkan sekitar 15 juta pendukungnya di Indonesia Timur yg memenangkannya di Pilpres 2014 lalu. JK membuang sikap kenegarawanannya di Pilpres 2019, JK memilih jadi partisan pada satu kandidat Capres seperti umumnya politisi kita.

Sikap JK itu, kemudian diikuti restu JK ke kerabatnya yang diwakili Erwin Aksa ponakannya. Erwin hengkang dari kubu Jokowi dimana JK jadi partisan. Ini jelas menunjukkan ke kita, bukti JK memilih menjadi elit penentudi daerah asalnya.

Di posisi demikian, JK dipastikan sulit tergantikan atau memberi kita ruang untuk bisa bertanya, siapa JK berikutnya dari Sulsel. Karena untuk berada di tingkatan elit penentu dan berpengaruh itu, seorang politisi tak hanya pernah menjadi elit penguasa, tapi juga politisi wajib memiliki sumber daya politik dan ekonomi.

Mampu mengeloh kekuasaan yg pernah dikendalikannya untuk dijadikannya sumberdaya politiknya, serta mampu mengolah aktor-aktornya untuk terus bergerak mencapai puncak2 kekuasaan.

Banyak tokoh Sulsel yang disebut-sebut di forum-forum diskusi bertema The Next JK di Jakarta dan Makassar, bisa menjadi JK berikutnya. Tapi sayangnya mereka hanya bisa menjadi elit penguasa, bukan elit penguasa sekaligus elit penentu.

SIAPA?

Tokoh yang disebut-sebut The Next JK itu, untuk di posisi elit penguasa sekaligus di elit penentu, antara lain Syafruddin mantan Wakapolri, Amran Sulaiman Menteri Pertanian, lalu Syahrul Yasin Limpo mantan Gubernur Sulsel, menyusul Nurdin Abdullah Gubernur Sulsel.

Syafruddin sepertinya memang tokoh yang disiapkan oleh JK untuk menggantikannya di elit kekuasaan di Jakarta, bukan di elit penentu berpengaruh.

Syafruddin tidak punya modal politik dan ekonomi untuk duduk di elit politik penentu berpengaruh di Sulsel menggantikan JK. Jenderal Polisi ini, tidak begitu dikenal di Sulsel, sehingga otomatis sosoknya tidak dekat dengan rakyat Sulsel. Meski belakangan diupayakan didekat-dekatkan oleh JK, dengan diangkat jadi Ketua Wali Amanah Unhas.

Kedua, Amran Sulaiman yang memiliki potensi besar berada di elit politik penguasa dan penentu di Sulsel. Amran punya modal ekonomi yang cukup, dan modal politik sedang dikumpulkannya dengan dengan menjadikan adik kandungnya wakil gubernur Sulsel.

Masalah yang bisa menghambat Amran Sulaiman naik kelas, hanya jika Jokowi tidak terpilih kembali, dan Amran tidak mau berbaikan atau membangun komunikasi produktif dengan JK.

Tokoh ketiga, adalah Syahrul Yasin Limpo, yg sesungguhnya bisa naik kelas dari elit politik penguasa di Sulsel naik ke elit penguasa di Jakarta kemudian ke elit penentu. Karena Syahrul, memiliki sumber daya politik di Sulsel yang bisa digerakkannya.

Hanya karena tidak mendapat dukungan dari JK, Syahrul Yasin Limpo akhirnya hanya mampu menjadi elit penentu di Partai Nasdem, dan terus berupaya mencoba menjadi elit penguasa di Jakarta.

Keempat adalah Nurdin Abdulah, Gubernur Sulsel, namun tidak memiliki dua modal seorang elit penentu. Mantan Bupati Bantaeng ini hanya bermodalkan pencitraan.

Nurdin Abdullah juga berada di bawa kendali Amran Sulaiman yg menjadi cukongnya di pilgub kemarin. Meski mulai ada benturan, terlihat dalam penentuan Sekda Sulsel.

Sementara elit penguasa, acap kali disebut di forum diskusi, The Next JK dan di ruang-ruang publik Jakarta maupun di Sulsel, antara lain Rektor Unhas, Erwin Aksa, Said Didu, Andi Mattalata, Nurdin Halid, Abraham Samad, Alwi Hamu, Iskandar Mandji, Rizal Mallarangeng, Anis Matta, Jafar Hafsah, Prof Idrus Paturusi, Syamsul Bahri, Ibnu Munzir, Prof Faizal Abdullah, Zulfikar Mocthar, Prof Taruna Ikrar, Andi Rukman Makkarumpa, Kamrussamad, dan yang termuda drg Arief Rosyid.

Tokoh yang dianggap tepat dan mumpuni jadi elit penguasa atau duduk di Kabinet Presiden hasil Pilpres 2019, saya tidak akan kupas profilnya. Karena saya yakin, JK sebagai elit penentu di Sulsel akan dimintai masukan oleh Presiden hasil Pilpres 2019, siapapun itu yang terpilih.

Lalu siapa yang akan jadi The Next JK? Kita lihat saja nanti… (**)

Komentar