oleh

SK Dibatalkan, 193 Pejabat Eselon Kecele

Lukman Maddu-Headline, Metro-

MAKASSAR, BP – Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah (NA) akhirnya membatalkan dua SK pelantikan jabatan eselon III-IV di lingkup Pemprov Sulsel yang dilantik Andi Sudirman Sulaiman beberapa waktu lalu.

Pelantikan yang dilakukan Andi Sudirman Sulaiman itu dinyatakan tidak sah. Alhasil, 193 pejabat yang dilantik pada 29 April lalu itu dikembalikan pada posisi semula.

NA dalam keterangan persnya mengatakan, hal itu dilakukan atas dasar penyampaian dan rekomendasi dari Kemendagri dan Komisi ASN.

“Tidak pasti yang kita anggap benar itu benar di orang lain. Yang terjadi saat ini diluar kuasa kita. Juga tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Ini menjadi koreski untuk lebih baik kedepannya,” ujar NA, Selasa (7/5).

NA menilai kesalahan ini murni karena kesalahan proses administrasi saja. “Kejadian kemarin tidak ada yang salah, tapi itu kesalahan proses. Karena kita paham mengangkat orang harus sesuai dengan kinerja dan dinilai oleh tim penilai kinerja,” jelas NA.

NA membeberkan jika jumlah pejabat yang sudah disepakati untuk dilakukan pelantikan adalah 79 orang, belakangan bertambah menjadi 193 orang.

“Sebenarnya saya dan pak Wagub sebelum berangkat sudah bicara bahwa silahkan dilengkapi semua yang akan dirotasi. Oleh pak Wagub, silahkan gubernur kalau bisa eselon II didahulukan, nanti eselon III-IV kalau kita berangkat. Kami sudah tandatangan. Ternyata pak Wagub lebih banyak yang harus dimasukkan. Saya jujur yang disepakati 79 orang,” beber NA.

Terlepas dari hal itu, NA berharap hubungannya dengan wagub bisa tetap kompak hingga lima tahun ke depan.

“Kita berharap lima tahu tetap kompak. Kelemahan saya ditutupi pak Wagub, kelemahan Wagub ditutupi saya. Secara nasional ikut prihatin. Bahwa kita semua tidak akan mungkin bisa membaca atau mengkaji semua aturan yang ada. Oleh karena itu penting adanya biro hukum, BKD, tim penilai kerja. Itu ada pergubnya,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mengklarifikasi opini yang menyebut dirinya melanggar aturan dalam pelantikan pejabat. Ia berlandaskan atas persepsi dari tim Kemendagri bahwa persoalan administrasi dalam pemerintahan itu hal wajar.

“Alur arahan pelantikan antara Gubernur ke Wakil Gubernur pada dasarnya memang tidak tertulis, berupa pesan secara lisan yang disampaikan langsung melalui pertemuan tatap muka, amanah itu disampaikan pak gubernur sehari sebelum berangkat umroh, gubernur telah menyampaikan amanah untuk membicarakan pengangkatan sekaligus melantik pejabat eselon III dan IV,” ungkap Andi Sudirman.

Komentar