oleh

Kader Parpol Rebutan Kursi Pimpinan DPRD Sulsel

Editor : Lukman Maddu-Headline, Politik-

MAKASSAR, BP – KPU Sulsel telah menetapkan hasil rekapitulasi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Untuk DPRD Sulsel, pada periode 2019-2024 akan diisi oleh wakil dari 11 partai politik.

Golkar menempatkan caleg terbanyak dengan total 13 kursi. Disusul NasDem 12 kursi, Gerindra 11 kursi, dan Demokrat 10 kursi.

PKS, PKB, dan PDIP masing-masing mengamankan 8 kursi. Selanjutnya, PAN mengisi 7 kursi, PPP 6 kursi, serta Perindo dan Hanura masing-masing 1 kursi.

Dari 85 caleg peraih suara terbanyak, mayoritas wajah baru. Sebanyak 54 di antara mereka bukan berasal dari periode lalu.

Meski belum dilantik, namun wacana perebutan kursi unsur pimpinan DPRD Sulsel di internal parpol tentu menarik.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD mengatur bahwa ketua DPRD provinsi adalah anggota DPRD yang berasal dari parpol dengan perolehan kursi terbanyak. Merujuk aturan itu, Golkar berhak atas kursi ketua DPRD Sulsel, disusul empat jatah kursi wakil ketua yang berturut-turut diisi oleh parpol dengan kursi terbanyak. Dalam hal ini NasDem, Gerindra, Demokrat, dan PKS.

Kursi terakhir menjadi milik PKS sebab meski jumlah kursinya sama dengan PDIP dan PKB, mereka mengumpulkan suara lebih banyak.

Lantas siapa figur di internal Golkar yang berpeluang menggantikan HM Roem? Calon ketua DPRD Sulsel dari Golkar bisa mengerucut ke segelintir caleg. Pertama, Fachruddin Rangga yang merupakan petahana, sekaligus Ketua DPD II Kabupaten Takalar. Kemudian ada nama istri Bendahara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulsel, Rusdin Abdullah, Andi Debbie Purnama.

Untuk Partai NasDem yang meraih kursi wakil ketua I merujuk kepada dua nama. Masing-masing Sekretaris DPW NasDem Sulsel, Syaharuddin Alrif dan Ketua NasDem Makassar Andi Rachmatika Dewi. Adapun wakil ketua II yang diraih Partai Gerindra berpotensi dijabat Rusdin Tabi, Darmawangsa Muin dan Edward Wijaya Horas.

Kursi wakil ketua III yang diraih Partai Demokrat hampir pasti menjadi milik Ketua Demokrat Sulsel, Ni’matullah. Sementara pemilik kursi wakil ketua IV dari PKS berpotensi diraih Sri Rahmi atau Muzayyin Arif.

Juru Bicara Partai Golkar Sulsel, Risman Pasigai mengatakan, penentuan ketua DPRD Sulsel bergantung konstelasi di internal partai.

Namun, ia tak menapik jika peluang caleg petahana atau senior lebih berpeluang untuk duduk mendapatkan porsi kursi orang nomor 1 di parlemen tingkat provinsi ttersebut. “Jika merujuk pada aturan Golkar. Saya lihat memang senior yang akan pimpin DPRD Sulsel ketika Golkar jadiketua,” kata Risman, Senin (20/5/2019).

Berdasarkan Peraturan Organisasi (PO) Golkar, beberapa syarat menjadi ketua DPRD di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, pertama, caleg petahana. Kedua, pengurus harian DPD I atau ketua/Ptl/pengurus DPD II. Ketiga, tingkat pendidikan strata satu (S1). Keempat, perolehan suara tertinggi. Serta kelima, punya pengalaman/prestasi, dedikasi, loyalitas.

“Saya belum liat secara jelas (syarat-syaratnya). Yang pasti, pimpinan partai dan punya pengalaman itu yang secara umum,” kata Risman.

Meski Risman tak menyebutkan siapa nama paling berpeluang. Namun, kata dia, untuk mengisi kursi ketua dewan itu akan diputuskan oleh DPP Golkar di Jakarta meski pun DPD I Golkar Sulsel mengajukan tiga nama calon ketua. “Ada PO-nya dan diputuskan oleh DPP Golkar atas usulan DPD I Provinsi Sulsel,” terang Risman.

Caleg terpilih Partai Golkar Fachruddin Rangga enggan berkomentar banyak. “Tentu tidak etis kalau mau dibahas sekarang. Saya hanya bisa menjawab bahwa rejeki tak akan tertukar,” ujar Fachruddin Rangga.

Menurutnya, wacana siapa kader Golkar yang berpeluang mendapat jabatan itu sebaiknya jangan dulu dihembuskan. Ini demi menghargai sesama kolega diinternal partai. “Saya tak ingin mendahului. Semua ada mekanismenya. Saya serahkan keputusan ke partai,” katanya.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD Demokrat Sulsel, Selle KS Dalle memastikan jika jabatan wakil ketua DPRD Sulsel tetap menjadi milik Ni’matullah. “Pastinya pak Ni’matullah. Kan dia ketua Demokrat Sulsel,” singkatnya.

Sementara itu, Ketua DPW PKS Sulsel, Suryadarma mengaku belum menentukan siapa yang akan menjabat wakil ketua dari PKS. “Siapa akan masuk menjadi unsur pimpinan, PKS saat ini belum menentukan meski ada beberapa caleg incumbent yang kembali terpilih. Intinya kami belum bahas. InsyaAllah DPW PKS akan membahasnya setelah ada pengumuman resmi dari KPU,” tuturnya.

Pakar Politik UIN Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad mengatakan, penentuan unsur pimpinan adalah kewenangan dari setiap parpol. Hanya saja, ia menyarankan agar orang yang dipercayakan menjadi ketua DPRD punya pengalaman dan dedikasi serta profesional dalam hal kepemimpinan.

“Karena menjadi ketua dewan bukan persolan mengetuk palu sidang, akan tetapi bagaimana cara berpidato dan menyampaikan berbagai hal dalam forum umum,” singkatnya. (RS)

Komentar