oleh

Kejari Parepare Kawal Dana Kelurahan Lewat Program ‘Save Kelurahan’

Editor : Ashar Abdullah, Penulis : Rahmaniar-Daerah, Parepare-

PAREPARE, BP – Demi memastikan dana kelurahan digunakan sebaik-baiknya tanpa penyimpangan hukum, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Parepare meluncurkan program dalam aplikasi berbasis Informasi Teknologi (IT) dinamai ‘Save Kelurahan’.

Program yang dikerjasamai Pemerintah Kota Parepare ini untuk mengawal dan melakukan pendampingan terhadap dana kelurahan dari Pemerintah Pusat yang berjumlah Rp370 juta setiap tahun. Dana yang dikucurkan persemester selama dua kali setiap tahun ini akan dikelola secara transparansi oleh pihak kelurahan, dengan pendampingan instansi terkait melalui pengawalan Kejari Parepare.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Parepare, Andi Darmawangsa mengatakan, inisiatif melakukan pendampingan tersebut karena maraknya kasus dana desa yang dikelola, namun berujung jeratan hukum.

“Kita tidak ingin hal itu terjadi, sehingga kami dari kejaksaan akan mengawal dan mendamlingi. Kita akan mengarahkan agar dana tersebut dikelolah sesuai juknis dan peruntukannya,” ujar Andi Darmawangsa, Selasa, (28/5/2019).

Dana kelurahan yang pertama kali dikelola langsung oleh pihak kelurahan kata dia, berpotensi menimbulkan penyimpangan terhadap hukum sehingga pendampingan tersebut diharapkan dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Kenapa kami pertimbangkan ada pendanpingan karena baru pertama kali pihak kelurahan mengelola dana, dan kurangnya SDM. Berkaca dari sejumlah kasus dana desa, banyak di antaranya berujung penjara karena salah dalam pengelolaannya,” detail mantan Kajari Teluk Kuantan ini.

Dalam waktu dekat, lanjutnya, Kejari Parepare akan mengundang pihak Kelurahan dan Kecamatan untuk Bimtek proses penerimaan dan penggunaan dana kelurahan.

“Kami juga sudah beberapa kali rapat dengan Bappeda, keuangan, Lurah dan Camat. Dalam wktu dekat kita akan adakan Bimtek, kita ajari dalam proses penerimaan dan penggunaan uang itu,” urainya.

Fungsi pengawalan dan pengamanan tersebut akan dimaksimalkan lewat aplikasi ‘Save Kelurahan’ yang dapat dipantau oleh khalayak terkait penggunaan anggaran dana kelurahan tersebut.

“Kita sudah buatkan aplikasinya. Namanya ‘Save Kelurahan’. Kita kawinkan dengan konsep Pemda, sehingga penggunaan dana kelurahan dapat dipantau, termasuk Walikota,” ungkapnya.

Juknis penggunaan dana kelurahan tersebut lanjutnya, tertera dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. (*)

Komentar