oleh

Bawaslu : Ada 114 Kasus Pidana Pemilu

Editor : Ashar Abdullah-Headline, Pemilu, Politik-

BP – Pelaksanaan Pemilu 2019 diwarnai cukup banyak yang masuk ranah hukuman. Hingga selesainya pemungutan suara, telah ada 114 putusan dihukum di Bawaslu. Sebanyak 106 putusan sudah dinyatakan inkracht , sedangkan 8 putusan lainnya dalam proses banding. Sidang akan segera dilanjutkan setelah libur Lebaran usai.

Berdasar catatan Bawaslu, Gorontalo menjadi provinsi dengan pemilu putusan terbanyak / yang memiliki jumlah putusan terbanyak. Jumlahnya mencapai 15 putusan. Salah satu kasus yang pernah dicuat di Gorontalo adalah kasus salah salah seorang caleg DPRD Kota Remi Ontalu.

Caleg partai Nasdem yang menentang dicoret dari daftar pencalonan oleh KPU lokal karena hakim telah menjatuhinya pengadilan. Dia dipidana karena telah menyetujui pasal 532 ayat 1 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Mengundurkan diri dari kampanye. Kepada pendukungnya, dia menyetujui memberikan bantuan jika berhasil menjadi anggota DPRD Kota Gorontalo. Atas tindakannya itu, Remi dijatuhi hukuman dua bulan penjara dengan masa percobaan empat bulan.

Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan, politik uang memang menjadi salah satu pertimbangan yang mendapat perhatian khusus dari Bawaslu. Jika menemukan kasus semacam itu, Bawaslu tidak akan segera melakukan penindakan. “Memang butuh pembuktian. Yang memutus kesalahan bukan Bawaslu, tapi majelis hakim di peradilan, ”ucapnya.

Selain politik uang, Bawaslu memberikan perhatian besar terhadap netralitas aparatur sipil negara (ASN). Selain itu, peraturan perundang-undangan harus dikeluarkan yang menyuarakan keberpihakan di ruang publik. Hal yang sama juga diberlakukan kepada TNI dan Polri.

Abhan menghargai, perlu ada evaluasi terhadap pendaftaran yang disetujui netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam pemilu. Misalnya, intuk ASN di daerah, wewenang menjatuhkan sanksi ada pada gubernur, bupati, dan wali kota. Sementara itu, Bawaslu tidak punya wewenang sama sekali. “Sanksinya hanya terkait aturan kepegawaian. Beda dengan melanggar yang dilakukan masyarakat sipil. Aturannya harus dikaji, ”tegasnya.

Meski banyak yang gagal, Abhan menilai pemilu sudah bagus. Evaluasi memang masih harus dilakukan di sana sini. Beberapa kasus yang masuk pun memang harus terus ditindaklanjuti. Namun, fakta pelaksanaan hari pemungutan suara berjalan lancar. Juga, tidak memerlukan waktu tambahan dalam proses rekapitulasi akhir. “Bagi kami, pelaksanaan pemilu kali ini disyukuri,” tutur pria kelahiran Pekalongan itu.

Untuk penyempurnaan pelaksanaan pemilihan umum di masa mendatang, Abhan mengumpulkan semua data pengawasan dari seluruh daerah selama pemilihan dan kampanye. Data itu akan digunakan untuk evaluasi secara lengkap. “Nanti kami memberikan beberapa catatan evaluasi untuk pengembangan ke depan,” ujar mantan ketua Bawaslu Jawa Tengah itu.

Evaluasi yang dilakukan Bawaslu juga akan digunakan sebagai pertanggungjawaban pada sidang sengketa hasil pemilu di MK. Sidang pendahuluan akan berlangsung pada 14 Juni 2019. Bawaslu akan hadir sebagai salah satu penyelenggara pemilu yang menjalankan tugas pengawasan. (JPC)

Komentar