oleh

Tenaga Kontrak Aspirasi DPRD Mamuju Diputuskan

Editor : Lukman Maddu, Penulis : Sudirman-Sulbar-

MAMUJU, BACAPESAN.COM – Keputusan Bupati Mamuju, Habsi Wahid untuk memutus kontrak tenaga kontrak aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju mendapat kritik dari dewan.

Wakil Ketua DPRD Mamuju, Sugianto mengatakan, cukup prihatin dengan para tenaga kontrak aspirasi. Menurutnya, pihak dewan bakal mengagendakan pertemuan khusus dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) antara lain, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mamuju, khusus membicarakan tenaga kontrak aspirasi.

“Menurut saya, Pemkab Mamuju tak perlu terburu-buru memutus kontrak mereka. Karena, nantinya juga bakal ada penerimaan CPNS atau PPPK,” kata Sugianto, di Kantor DPRD Mamuju, Minggu (16/06).

Sugianto mengaku, tak mengetahui pertimbangan apa yang diambil sehingga dengan mudah memutus tenaga kontrak aspirasi yang jumlahnya sekira 8.000 orang.

“Saya tahu, kebijakan tersebut karena ada audit dari BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan, red). Tapi, saya rasa itu masih bisa dibijaki, karena danaya masih tersedia untuk 2019,” papar Sugianto.

Sugianto juga menyinggung, bahwa pemutusan tenaga kontrak aspirasi tidak diikuti dengan pembayaran gaji sejak Januari hingga saat ini. “Kalau diputus ya bayar gajinya,” tandas Sugianto.

Sementara itu Bupati Mamuju, Habsi Wahid menjelaskan, pembayaran gaji bagi tenaga kontrak tak bisa dilakukan karena, SK mereka berlaku setahun, dari Januari sampai Desember.

“Kalau dibayarkan, tanpa ada SK apa dasar keputusan kami untuk membayarkan?,” ujar Habsi. (*)

Komentar