oleh

Tim Hukum BPN Dinilai Belum Bisa Buktikan Kecurangan Secara TSM

Editor : Ashar Abdullah-Pilpres 2019, Politik-

BP – Tim Hukum Praboso Subianto-Sandiaga Uno menduga adanya kecurangan di Pilpres 2019. Sehingga membuat pasangan nomor urut 02 ini dirugikan. Bahkan Tim Hukum Prabowo-Sandi menyebut adanya dugaan kecurangan di Pilpres ini besifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Sehingga menginginkan pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin didiskualifikasi.

Saksi Ahli dari Tim Hukum Jokowi-Ma’ruf Amin, Edward Omar Sharif Hiariej ‎saat memberikan kesaksiannya di sidang Mahkamah Konstitusi (MK) memaparkan ‎terkait dalil bahwa kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Menurut dia, dengan merujuk kepada penjelasan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, perihal “terstruktur” menunjukan pelanggaran yang dilakukan secara kolektif atau secara bersama-sama.

“Dalam konteks ini, harus dibuktikan dua hal yaitu adanya meeting of mine di antara para pelaku pelanggaran sebagai syarat subjektif, dan adanya kerja sama yang nyata untuk mewujudkan meeting of mine di antara para pelaku pelanggaran sebagai syarat objektif secara kolektif atau bersama-sama,” ujar Edward saat memberikan kesaksiannya di sidang MK, Jumat (21/6).

Edward menambahkan, masih terkait dengan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Perihal “sistematis” pelanggaran yang dilakukan mensyaratkan pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun bahkan sangat rapi.

Dalam konteks teori, hal ini dikenal dengan dolus premeditatus yang mensyaratkan beberapa hal dan tentunya harus dibuktikan. Misalnya apa substansi perencanaan, siapa yang melakukan perencanaan, kapan dan di mana.

Kemudian dalam hubungannya dengan “terstruktur” perlu juga siapa yang melakukan kecurangan tersebut, kapan dan di mana harus menunjukan secara pasti untuk terjadinya meeting of mine dan kerjasama yang nyata.

“Hal ini untuk menunjukan adanya meeting of mine tersebut,” tuturnya.

Edward mengatakan, masih tetap dalam konteks terstruktur, sistematis dan masif. Perihal “masif”, mensyaratkan dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian. Artinya, harus ada hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dan dampaknya. Konsekuensi lebih lanjut hubungan kausalitas itu harus dibuktikan.

Misalnya Tim Hukum Prabowo-Sandi menunjukan beberapa peristiwa, kemudian menggeneralisir bahwa kecurangan terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Padahal, untuk mengetahui apakah berbagai pelanggaran tersebut harus dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

“Sehingga pelanggaran yang terstruktur dan sistematis haruslah menimbulkan dampak yang masif, bukan untuk sebagian tetapi sangat luas,” katanya.

Oleh sebab itu Tim Hukum Prabowo-Sandi yang menyebut adanya dugaan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif belum bisa dibuktikan.

“Tegasnya, alih-alih menggunakan teori, kuasa hukum pemohon sama sekali tidak menyinggung hubungan kausalitas antara terstruktur, sistematis yang berdampak masif dan hubungannya dengan selisih perhitungan suara,” jelasnya.

Terpisah, menanggapi hal tersebut‎, Anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Riza Patria mengatakan, pihaknya ingin menghadirkan saksi sebanyak-banyaknya untuk bisa membuktikan adanya dugaan kecurangan Pilpres yang terstruktur, sistematis dan masif. Namun hal itu terkendala dengan adanya batasan saksi yang diminta. Karena MK hanya menyetujui saksi fakta berjumlah 15.

“Karena hanya sebatas 15 saksi ya enggak bisa (buktikan terstruktur, sistematis dan masif di Pilpres 2019). Kalau kita bisa menghadirkan lebih banyak ya kita hadirkan lebih,” ujar Riza Patria.

Ketua DPP Partai Gerindra ini mengatakan, adanya saksi-saksi yang dihadirkan ini hanyalah memberikan contoh adanya dugaan kecurangan Pilpres. Misalnya dukungan BUMN, kepala daerah dan kecurangan petugas KPPS.

“Jadi itu kan hanya membuktikan contoh-contoh untuk membuktikan kecurangan,” katanya.

‎Menurut Riza, adanya dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif ini bukan seolah-olah Presiden Jokowi memberikan surat ke seluruh masyarakat dan perangkat desa untuk memilihnya di 2019 ini. Melainkan contoh-contoh kecil dalam membuktikan adanya kecurangan.

‎”Karena yang namanya terstruktur, sistematis dan masif itu bukan ada surat dari presiden sampai ke seluruh Indonesia,” pungkasnya.‎ (JPC)

Komentar