oleh

KPU Usul UU Pemilu Segera Direvisi

Editor : Lukman Maddu-Headline, Politik-

JAKARTA, BACAPESAN.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan agar sistem pemilu serentak diubah. Pemilu yang menggabungkan lima jenis pemilihan pada tahun ini dianggap memberikan beban yang terlalu berat kepada penyelenggara.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan jika Undang-Undang Pemilu perlu direvisi. Terutama menyangkut keserentakan pemilu. KPU mengusulkan keserentakan pemilu berikutnya dibagi ke dalam pemilu nasional dan pemilu lokal.

Pemilu nasional terdiri dari pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota legislatif DPR. Sementara, pemilu lokal terdiri dari pemilihan kepala dan legislator daerah. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota hingga pemilihan anggota legislatif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, diselenggarakan bersama.

“Kita akan membuat rekomendasi kebijakan kepada pembuat undang-undang, dalam hal ini pemerintah dan DPR,” kata Wahyu di gedung KPU, Jakarta, Senin (01/7). Dia mengatakan evaluasi fokus soal pemilu serentak. Pemilu serentak 2019 yang menggabungkan lima jenis pemilihan umum dinilai memberatkan penyelenggara pemilu. Akibatnya, banyak petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) meninggal karena kerja melebihi kemampuan.

“Orang normal kerja delapan jam. Beban pekerjaan KPPS dan pengawas itu berlipat ganda luar biasa. Kalau di pisah akan lebih mudah, termasuk dari segi pengelolaan logistik. Sekarang ini, karena serentak itu sebagian besar logistik dikelola dari pusat. Tapi kalau pemilu nasional dan lokal dipisah, akan ada pembagian tugas. Terutama dalam pengelolaan logistik antara pusat dan daerah. Dari sisi situ saja beban penyelenggaraan akan lebih rasional,” jelas Wahyu.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja sependapat dengan KPU. Pemilu serentak sebaiknya dibagi ke dalam beberapa jenis pemilihan. Pasalnya, pada 2024, penyelenggara pemilu akan menghadapi pilkada serentak dan pemilu serentak. “Kami masih dalam proses pembicaraan, tapi menuju ke sana (usul pemilu serentak dipisah). Tapi kan tetap usulannya kepada pembuat regulasi, yaitu DPR. kami harapkan nanti dengan DPR, ada pembicaraan khusus mengenai itu,” paparnya.

Sementara itu, Akademisi Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai jika pemisahan pemilu selain dibagi ke lokal dan nasional, bisa dibagi juga ke dalam legislative dan eksekutif. Hal ini dinilai bisa memunculkan seluruh visi-misi calon secara merata, sehingga bisa diketahui oleh pemilih.

Berkaca pada pemilu tahun ini, pemilihan legislatif dirasa kurang mendapat sorotan. Baik tingkat nasional maupun tingkat lokal. Semuanya kalah dengan pemilihan presiden. Pemilih juga dirasa enggan mencari lebih jauh siapa saja yang maju dalam kontestasi di tingkat legislative, baik nasional maupun lokal. “Saya rasa menurut tripartit, pemilihan bisa dibagi kedalam tiga bagian. Yakni yudikatif, eksekutif dan legislatif. Ini bisa lebih baik. Pemilih juga tidak kebingungan nantinya,” kata Emrus. (*)

Komentar