oleh

Kasus Dugaan Korupsi Kalem Bau, Kejari Tator Ungkap Fakta Terbaru

Editor : Lukman Maddu-Tana Toraja-

TANA TORAJA, BACAPESAN.COM – Kejaksaan Negeri Tana Toraja menemukan fakta baru terkait kasus korupsi pengadaan PLTH tahun anggaran 2017 dan 2019 yang diduga dilakukan Kepala lembang Bau kecamatan Bonggakaradeng Kabupaten Tana Toraja, KL bersama salah satu Tim Pelaksana Kegiatan, TRM.

Dimana keduanya ditahan sejak 24 April oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tana Toraja.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Tator, Jefri Penanging Makapedua melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tator, Achmad Syauki mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan fakta terbaru berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dari pihak tokoh penyedia barang yakni CV. Chianjung Inti Teknik.

Dalam pemeriksaan tersebut, saksi menyatakan bahwa Kalem Bau ternyata bukan memesan turbin melainkan hanya memesan Generator dan baru dibayarkan pada 14 Mei 2019 atau setelah keduanya ditahan.

“Bukan turbin tapi generator seharga 75 juta ditambah beberapa item sebanyak Rp 5 juta. Dan baru dibayarkan sebesar 80 juta pada 14 Mei saat Kalem sudah ditahan sedangkan total anggaran untuk pengadaan Turbin dari 2 tahun anggaran sebanyak 821 juta yang sudah dicairkan,” beber Achmad, Kamis (11/7/).

Ditambahkan Achmad, bahwa item barang yang dikirimkan yakni satu unit generator, Base Frame, Spart pendukung, dan tools kit, serta masih terdapat deposit senilai Rp 5 juta. Perusahaan penyedia barang tidak mengirimkan sesuai invoice sebelumnya yakni turbin cross flow, kontrol elektronik, dan Ballast Load, karena belum terbayarkan hingga sekarang oleh Kalem Bau.

Kepala Seksi Intelejen Kejari Tator, Andi Ardi Aman menambahkan bahwa saat ini sudah ada pihak inspektorat telah menetapkan kerugian negara sebesar 393 juta. Dan hasil audit tersebut juga telah dilampirkan. Dan kasus ini akan segera di sidangkan yakni pada 16 Juli 2019 di Pengadilan Tipikor Makassar.

Dijelaskan Andi Ardi bahwa oleh Penyidik Kejari Tator menetapkan bahwa keduanya melanggar UU nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, khusus pada pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. (*)

Komentar