oleh

Kejari Sidrap dengan BPJS Ketenagakerjaan Sepakat Jalin Kerja Sama

Editor : Lukman Maddu, Penulis : Ridwan Wahid-Sidrap-

SIDRAP, BACAPESAN.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sidrap resmi kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palopo.

Kerjasama ini dituangkan dalam nota kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) soal penanganan hukum jika terjadi perkara-perkara mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Tandatangan MoU dilakukan Kajari Sidrap Djasmaniar,SH, MH dengan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palopo, Hendrayanto, di ruang aula Kantor Kejari Sidrap, Kamis (25/07/2019).

Penandatangan MoU yang dirangkaikan
sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan itu turut disaksikan Asisten II Pemerintahan Setdakab HA Faisal Ranggong, Kabag Kerjasama Ekonomi Rahman Rauf, dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan, A. Safari Renata serta dihadiri Kasi Datun Kejari Sidrap Victor Situmorang, Kasi Pidum Kejari Abd Kadir Sangadji dan staf Kejari Sidrap lainnya.

Kerja sama ini diharapkan meminimalisir terjadinya penyimpangan maupun gugatan-gugatan yang menyangkut tentang BPJS Ketenagakerjaan.

Kajari Sidrap, Djasmaniar menekankan pentingnya seluruh lembaga negara, instansi Pemerintah, BUMN maupun BUMD memanfaatkan keberadaan bidang Datun guna menghindari terjadinya permasalahan hukum terutama di bidang perdata dan tata usaha negara (Datun).

Selain itu, Djasmaniar juga berharap kerja sama tersebut bukan sekadar seremonial saja.

“Kalau ada Surat Kerja Khusus (SKK) kami siap bergerak membantu, dan kami harap ini bukan selembar kertas MoU saja, tetapi kerjasama ini bisa disertai SKK,” jelasnya.

Kajari juga menyampaikan, bidang Datun kejaksaan memiliki lima fungsi yaitu penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain.

“Kelima fungsi ini bila dimanfaatkan dengan optimal akan membantu penyelenggara pemerintahan, BUMN dan BUMD dalam menghindari potensi pengambilan kebijakan hukum yang salah yang pada akhirnya dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi,” katanya saat ditemui usai kegiatan tersebut.

Sementara itu, Hendrayanto mengatakan siap mewujudkan SKK yang diminta Kejari. Nantinya, akan berkolaborasi salah satu perusahaan dan menghadirkan pihak Kejari untuk memberi edukasi hukum.

“Hal ini merupakan tindaklanjut untuk melindungi pekerja di seluruh Kabupaten Sidrap terkait resiko kerja yang mungkin dihadapi,” ucapnya.

Sebelum penandatangan, Kepala BPJS Cabang Sidrap Arfandi Nur turut memaparkan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. (*)

Komentar