oleh

Soal Kasus Gedung PWI, Unsur Dakwaan Tidak Terbukti

Editor : Ashar Abdullah-Hukum-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Unsur dakwaan yang tindak pidana korupsi dalam penyewaan Gedung PWI cukup lemah. Hal ini dikarena ada unsur yang bertentangan terhadap pasal yang digunakan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pihak JPU menyatakan mantan ketua PWI Sulsel, Zulkifli Gani Otto melanggar subsider yang mereka tuntutkan. Yakni pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo undang-undang RI no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penggunaan pasal ini didasari karena pasal primer dalam dakwaan JPU tidak terbukti adanya unsur tindak pidana korupsi. Pasal yang dimaksud adalah Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ini tidak bisa terbukti.

Penasihat Hukum (PH) terdakwa, Faisal Silenang mengatakan dirinya heran dengan tuntutan JPU. Pasalnya dalam dakwaan primer dinyatakan bukan tidak pidana korupsi atau kerugian negara, namun kedua hal tersebut dinyatakan terbukti pada pasal skunder.

“Bagaimana bisa kasus yang sama, pasal primer dinyatakan tidak terbukti melanggar hukum, tetapi pasal skunder dinyatakan bersalah. Ini cukup aneh,” kata Faisal, Jumat 26 Juli.

Lebih lanjut pria yang akarab disapa Ical ini menuturkan dakwaan yang disematkan oleh JPU juga bertentangan dengan beberapa teori hukum. Salah satunya buku yang dibuat oleh Guru Besar Universitas Airlangga, Nur Basuki Winarno terbitan Wahdawani pres. Dalam buku tersebut dinyatakan jika usur melawan hukum pada dakwaan primer tidak terbukti, maka unsur melawan hukum pada dakwaan skunder juga tidak perlu dibuktikan.

“Makanya dalam pledio, kami masuk unsur ini. Semoga majelis hakim bisa memberikan putusan yang berkeadilan yang berdasarkan fakta persidangan,” ungkapnya.

Terpisah ketua Himpunan Advokad Muda Indonesia (HAMI) Sulsel, Arfan Halim Banna menyatakan penyewaan aset Gedung PWI itu tidak bisa dikaitkan unsur melawan hukum. Pasalnya PWI memiliki hak pakai. Pemilik hak pakai itu memiliki kewenangan untuk mengelolah bangunan selama tidak dipindah tangankan (jual-beli).

Selain itu untuk kasus pidana harus semua unsur lengkap. Jika satu unsur yang tidak terpenuhi maka dakwaan tidak kuat. “Jika saya lihat dakwaan ini lemah. Penyebabnya ada unsur yang tidak dipenuhi,” ujarnya. (*)

Komentar