oleh

Putusan Hak Angket Mengarah ke Pemakzulan NA

Editor : Lukman Maddu-Headline, Politik-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Nasib Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (NA-ASS) ditentukan hari ini.

Pansus Hak Angket DPRD Sulsel hari ini mengagendakan sidang paripuna pembacaan hasil angket terhadap berbagai dugaan pelanggaran di Pemerintah Provinsi Sulsel. Hasil angket berupa hasil kesimpulan dari penyelidikan beserta rekomendasi.

Sejak bergulir 8 Juli 2019 lalu, hasil sidang ramai dikaitkan akan mengarah ke pemakzulan Gubernur Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.

Hal itu juga diperkuat berdasarkan fakta-fakta persidangan. Dimana dalam sidang muncul sejumlah keterangan. Misalnya, sejumlah pihak yang dihadirkan menyebut ada bagi-bagi proyek serta fee, dualisme kepemimpinan di Pemprov Sulsel, hingga keluarga gubernur dan wakil gubernur Sulsel ikut menjalankan roda pemerintahan.

Hal lain yang jadi temuan adalah Pokja pengadaan barang dan jasa ilegal. Pengusaha menagih proyek atas bantuannya saat Pilkada Sulsel beberapa waktu lalu, hingga Tim Percepatan Pembangunan (TP2D) yang kini menjadi TGUPP, serta staf khusus gubernur menggunakan APBD untuk perjalanan ke Jepang.

Saksi-saksi yang diperiksa panitia angket dari pejabat Pemprov Sulsel yang dicopot oleh Nurdin, hingga pejabat baru yang aktif. Salah satu saksi yang dihadirkan yaitu Mantan Kepala Dinas Bina Marga, Jumras. Jumras mengaku dicopot dari jabatannya tanpa alasan yang jelas.

Panitia angket juga memeriksa mantan Kepala Inspektorat Sulsel Luthfi Natsir. Dalam sidang angket itu juga, Luthfi mengaku dicopot tanpa alasan yang jelas oleh Nurdin. Bahkan selain dicopot dari jabatannya, Luthfi pun mengaku dipermalukan saat upacara. Dia dikatakan sebagai duri dalam daging.

Ketua Pansus Hak Angket, Kadir Halid mengatakan, kesimpulan hasil sidang hak angket akan disampaikan dalam bentuk rekomendasi. Salah satu rekomendasi, bisa saja berupa hak menyatakan pendapat untuk pemakzulan Gubernur maupun Wagub Sulsel.

“Bisa saja rekomendasi (pemakzulan) ke Mahkamah Agung. Kalau ada korupsi kerugian negara bisa rekomendasi ke aparat hukum, boleh KPK, Kejaksaan, atau Kepolisian,” kata Kadir.

Menurutnya, apa pun hasilnya, ini semua demi kebaikan. Tetapi hasil hak angket itu produk hukum bersifat politis yang bisa menjatuhkan kepala daerah. “Jadi lebih hebat dari produk aparat hukum. Ini pendapat saksi ahli ya,” jelasnya.

Komentar