oleh

Rekomendasi Pemberhentian NA Menuju MA

Editor : Ashar Abdullah-Headline, Metro, Pemerintahan-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Tim angket DPRD Sulse telah menyerahkan rekomendasi pemeriksaan yang dilakukan selama dua bulan ini atas dugaan pelanggaran dilakukan oleh Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah-Andi Sudiman Sulaiman kepada Pimpinan DPRD Sulsel pada rapat paripurna yang dihadiri 57 dari 85 legislator, Jumat (23/8/2019).

Ketua Angket DPRD Sulsel, Kadir Halid yang membacakan poin-poin rekomendasi tersebut mulai dari meminta kepada Mahkamah Agung (MA) untuk melakukan pemeriksaan kepada Gubenur dan wakil Gubernur Sulsel, Nudin Abdullah-Andi Sudriman Sulaiman atas pelanggaran peraturan perundang-undangan, hingga melipahkan kepada penegak hukum.

Kadir menyebutkan, telah terjadi dualisme kepemimpinan di Pemprov Sulsel. Selain itu, Gubernur dan Wagub juga dianggap melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan lewat sejumlah kebijakannya.

“Ditemukan fakta-fakta terhadap Gubernur Sulsel yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” kata Kadir Halid.

Dirinya juga menjelaskan, Panitia Angket telah bekerja maksimal sejak dibentuk pada 23 Juni 2019. Panitia beranggotakan 20 legislator dari semua fraksi di DPRD Sulsel dengan berisi 86 halaman setelah dilakukan revisi.

Dimana dalam laporan merangkum hasil pemeriksaan terhadap 41 orang pihak terkait termasuk Gubernur dan Wagub, serta empat orang saksi ahli disertai dokumen pendukung seperti berita acara pemeriksaan, alat bukti, kliping koran pemberitaan kerja panitia angket.

“Dari sidang-sidang tersebut, di sini dimuat fakta-fakta persidangan dan analisa yuridis tentang angket dengan judul besar dualisme kepemimpinan,” bebernya.

Diketahui, jika MA menilai Gubernur dan Wagub terbukti melanggar perundang-undangan, maka DPRD lewat hak menyatakan pendapat akan menyampaikan usulan kepada Presiden untuk pemberhentiannya.

Panitia Angket, kata Kadir, menyimpulkan bahwa Gubernur melanggar sejumlah aturan. Di antaranya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (*)

Hasil rekomendasi pansus.

1. Meminta kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa mengadili dan memutus terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur provinsi Sulawesi Selatan

2. Meminta kepada aparat penegak hukum kepolisian Kejaksaan dan KPK untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana

3. Meminta kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia agar mengambil langkah langkah norma sistem manajemen dan tata kelola pemerintahan di provinsi Sulawesi Selatan.

4. Meminta kepada gubernur provinsi Sulawesi Selatan untuk memberhentikan dari jabatannya nama-nama terperiksa yang terbukti secara melawan hukum melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang pelanggaran prosedur dan substansi yakni dokterandes Haji Andi Sahrun Asri sahrun Said, Reza Zharkasyi, Bustanul Arifin, Muhammad Basri, Sri Wahyuni Nurdin, Taufik Fachruddin, dan Ir. Salim.

5. Meminta kepada gubernur provinsi Sulawesi Selatan agar melakukan pembubaran tim gubernur untuk percepatan pembangunan dan staf khusus gubernur dan wakil gubernur provinsi Sulawesi Selatan.

6. Meminta kepada gubernur provinsi Sulawesi Selatan agar mengembalikan jabatan pimpinan tinggi Pratama jpt pada posisi semula yang diberhentikan karena tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

7. Meminta kepada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan pendapat DPRD tetap adanya indikasi pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh gubernur provinsi Sulawesi Selatan.

Komentar