oleh

ULP Pangkep, Harap Dewan Terpilih Kawal Pembangunan Daerah

Editor : Ashar Abdullah, Penulis : Atho-Daerah, Pangkep-

PANGKEP, BACAPESAN.COM – 35 anggota DPRD secara resmi dilantik hari ini, Rabu (28/8/2019). Terkait hal tersebut Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa kabupaten Pangkep, Burhanuddin Amrullah berharap kinerja dewan baru lebih maksimal dalam melakukan pengawasan pembangunan.

Burhanuddin meminta agar orang terpilih yang mewakili masyarakat Pangkep bisa berbuat lebih agar prmbangunan daerah lebih terarah untuk kesejahteraan rakyat.

“Pengawasan yang perlu, banyak proyek pembangunan yang dianggarkan tiap tahun, jadi fungsi dewan lebih nampak dan berjalan maksimal,” ujar Burhanuddin, Selasa (27/08) kemarin.

Dia membeberkan, untuk tahun 2019, anggaran yang masuk pengadaan, khususnya tender kurang lebih 120 pake, terdiri dari pangadaan barang, jasa konstruksi, jasa konsultansi, jasa lainnya.

“Ratusan proyek ini harus dikawal dan diawasi, ini tentu tugas wakil rakyat kita yang baru,” tambah mantan Kepala Bagian Pembangunan Setda Pangkep tersebut.

Selain fungsi pengawasan, dia juga berharap agar sinergi antara eksekutif dan legislatif lebih baik lagi, agar pembangunandi Pangkep secara umum berjalan dengan maksimal, efektif dan efisien.

Tidak hanya itu, pria yang akrab disapa Bur tersebut meminta agar para penyedia lokal untuk meningkatkan SDM yang berkualitas, khususnya terkait penguasaan aplikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP).

“Penyedia lokal juga wajib tingkatkan SDM, agar lebih siap berkompetisi dalam hal pengadaan barang dan jasa, utamanya aplikasi Sikap yang kita miliki,” tutupnya.

Untuk tahun 2019 sendiri, anggaran APBD kabupaten Pangkep, melalui belanja tidak langsung, mencapai angka Rp.150 miliar, dari APBD Pangkep yang secara keseluruhan berjumlah 1,4 Triliun.

Diketahui terdapat 3 Proyek pembangunan di pangkep yang gagal tender di tahun 2018, yakni pembangunan Puskesmas Minasatene, yang kembali ditenderkan di 2019, kemudian pembangunan Mess Pemda Pangkep di Lombok NTB, dan Pembangunan kantor baru Dinas Pertanian. (*)

Komentar