oleh

Wabup Takalar Pimpin Rapat Pembayaran Tahap Dua Bendungan Pammukulu

Editor : Ashar Abdullah, Penulis : Supahrin-Daerah, Takalar-

TAKALAR, BACAPESAN.COM – Wakil Bupati (Wabup) Takalar, Achmad Se’re pimpin rapat koordinasi rencana pembayaran ganti untung kepada masyarakat Kalekomara Desa Kalekomara, Kecamatan Polongbangkeng Utara (Polut), Kabupaten Takalar untuk tahap kedua pembangunan Bendungan Pammukulu, Kamis (28/8/2019).

Rapat koordinasi di hadiri Dandim 1426 Takalar Letkol. Inf. Ilham Yunu, S. Sos, Wakapolres Takalar, Andi Tonra, pihak kejaksaan Negeri Takalar, pengadilan negeri Takalar, Kakanwil BPN Sul-sel, dan Pihak PPK 3 Pompengang Jene’berang.

Perwakilan Kanwil BPN Sulsel, Andi Ansar Kadir mengatakan Kanwil yang punya kewenangan tentang pengukuran akan tetapi karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) diserahkan ke Tim Apresial.

“Saya diberitugas ada tiga, harus tangani, yakni Kareloe dan Pammukkulu dan normalisasi sungai Tallo, untuk pembayaran tahap kedua 25 bidang. Berkas kembali diperiksa Elman, padahal sebelumnya sudah diperiksa BPK karena dia yang punya uang,” pungkasnya saat ditemui wartawan usai rapat.

Sebelum dibayarkan pihak Elman melakukan cek berkas selisi satu meter saja tidak bisa dibayar apalagi adminstrasi beda KTP dan nama itu pasti akan ditolak.

“Harga tanah akan dieksekusi antara Rp 3.500 dan Rp 20.000. Perbedaan harga karena domainnya Tim Apresial yang sifat independen, namun pelaksanaan eksekusinya itu juga dihitung harinya,” jelasnya.

Pembayaran tahap kedua akan dibayarkan, menurut PPK Bendungan tiga Pompengang Jene’berang, Affandi insyaallah hari ini kita bayar tahap kedua sebanyak 25 bidang atau sekitar 74 hektare senilai Rp 1,9 Miliar.

“Tidak serta merta kita lakukan pembayaran harus lengkap secara administrasi, misalnya kalau ada yang dikuasakan harus jelas siapa sehingga kemudian tidak berpolemik lagi,” urainya.

Sementara, Achmad Se’re dalam kesempatannya mengatakan Pemerintah tengah berupaya mempercepat pembayaran lahan agar ada akselerasi yang lebih baik.

“Harus ada titik koordinasi yang baik dilakukan tim percepatan bersama pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan masalah yang terus bergulir di masyarakat pada lokasi wilayah terkena data ukur dalam pembangunan Bendungan Pammukulu,” kata Achmad Se’re.

Mantan legislator Senayan itu menambahkan, ada asumsi/jalan keluar yang harus di sepakati agar nantinya tidak ada lagi kendala yang dihadapi antara Pemerintah dan masyarakat dalam proses pembangunan Bendungan ini.

“Dari sisi aturan, sertifikasi dan kesulitan yang dihadapi apakah mengenai kelengkapan dokumen serta proses verifikasi berkas dengan BPK dan terutama menghadapi lahan yang belum terselesaikan di tahap I ini,” ungkapnya. (*)

Komentar