oleh

Moeldoko dan Wiranto Berbeda Pendapat Soal Masifnya Aksi Mahasiswa

Editor : Ashar Abdullah-Metro, Pemerintahan, Peristiwa-

BACAPESAN.COM – Gerakan demonstrasi mahasiswa di depan Gerbang DPR, Senayan makin membesar. Mereka menolak disahkannya RUU KPK dan sejumlah RUU bermasalah lainnya.

Tak hanya di Ibu Kota, aksi demo kian marak dan sudah terjadi di mana-mana. Seperti di Jakarta, Yogyakarta, Medan, Bandung, Lampung, Semarang, Malang dan sejumlah kota-kota lainnya.

Saat ditemui usai menerima ketua DPRD se-Papua dan Papua Barat di kantornya, Selasa (24/9), Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mendadak irit bicara ketika ditanya soal aksi mahasiswa itu.

Moeldoko nampak ogah-ogahan menanggapi besarnya gelombang demonstrasi yang kian meluas sebagai bentuk Reformasi Jilid II. “(Tanya) yang lain saja,” singkat Moeldoko.

Padahal, diketahui, pada 1 Oktober nanti akan digelar pelantikan anggota DPR periode 2019-20124. Kemudian, pada 20 Oktober 2019 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – Ma’ruf Amin (Jokowi – Amin).

“Kami mendalami itu,” jawab Moeldoko.

Soal tuntutan mahasiswa yang meminta perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang KPK dibatalkan, serta menolak pengesahan RKUHP, Mantan Panglima TNI itu menjawab diplomatis.

“Pemerintah saat ini telah bersepakat dengan DPR untuk mengkaji lebih jauh revisi KUHP, berikutnya RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan dan lainnya. Jadi itu supaya dipahami seperti itu,” jelas Moeldoko.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menganggap demo mahasiswa yang menyuarakan penolakan terhadap Revisi KUHP sudah tidak relevan lagi. Sebab, pembahasan revisi KUHP itu sendiri telah dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo.

“Presiden memutuskan, terutama setelah kemarin bertemu dengan pimpinan DPR dan anggota DPR, beliau dengan jelas menyampaikan bahwa untuk RKUHP, pertanahan, kemasyarakatan, minerba dan ketenagakerjaan lebih baik ditunda. Sedangkan yang sudah diputuskan, yaitu UU KPK, MD3 dan UU Tata Cara Pembuatan UU,” kata Wiranto dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (24/9).

Penundaan pembahasan tiga revisi aturan itu merupakan kebijakan Jokowi untuk mendengarkan aspirasi rakyat. Karena itu, Wiranto menganggap massa aksi yang masih melakukan aksi demo dengan isu yang ada saat ini tidak relevan.

“Sebenarnya demonstrasi-demonatrasi yang menjurus pada penolakan UU Kemasyarakatan, KUHP, Ketenagakerjaan, itu sudah tidak relevan lagi, tidak penting lagi. Karena bisa memberikan masukan lewat jalur-jalur yang tidak perlu di jalanan, lewat jalur-jalur yang lebih etis, yakni dialog yang konstruktif, baik dengan DPR atau dengan pemerintah,” kata Wiranto.

Oleh karena itu, mantan Panglima TNI ini mengimbau kepada para demonstran untuk mengurungkan niat menyampaikan aspirasi jika mengangkat isu-isu di atas. Sebab, menurut Wiranto, massa aksi akan mengganggu stabilitas dalam negeri.

“Hanya akan menguras energi kita, membuat masyarakat kita tak tentram, mengganggu ketertiban umum, dan sebagainya,” tandas Wiranto. (JPC)

Komentar