oleh

Menanti Gebrakan Legislator Muda Sulsel

Editor : Lukman Maddu-Headline, Politik-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Pelantikan anggota DPRD Sulsel hasil Pemilu 2019 telah digelar Selasa, (24/9) lalu. Lebih dari setengah anggota DPRD Sulsel adalah wajah baru.

Dari 85 kursi DPRD Sulsel, sebanyak 59% didominasi oleh pendatang baru. Selebihnya 41% adalah incumbent. Di antara mereka, terdapat sejumlah nama yang tergolong masih sangat muda. Atau mewakili kaum milenial

Sebut saja Imam Fauzan Amir Uskara (lahir 1996), Andre Prasetyo Tanta (lahir 1995), Andi Muhammad Anwar (lahir 1994), Andi Putra Batara Lantara (lahir 1995), Andi Izman Maulana Padjalangi (lahir 1993) dan Ismail (lahir 1992).

Terlepas dari usianya yang masih muda, masyarakat tentunya berharap agar kinerja para wakil rakyat milenial itu bisa maksimal.

Direktur Eksekutif Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) Sulsel, Syamsuddin Alimsyah mengatakan, pergantian dan pelantikan anggota DPRD Sulsel sudah dilakukan. Sejatinya, komposisi legislator baru membawa harapan, apalagi munculnya wajah baru dengan usia yang masih muda.

“Setidaknya espektasi publik berharap dengan usia yang masih muda sejatinya lebih progres dan lebih pro rakyat,” ucap Syamsuddin, Rabu (25/9).

Lanjut Syam–sapaan karibnya, legislator yang baru terpilih dan dilantik harus menjawab tantangan publik dengan membuktikan kinerja yang lebih baik. “Sayang sekali bila kinerjanya tidak ada pembeda atau malah lebih rendah. Ini bisa menjadi justifikasi untuk mengevaluasi kepercayaan publik,” bebernya.

Disinggung soal banyaknya legislator muda nan minim pengalaman, kata Syam, hal itu bukan menjadi persoalan yang penting. Sebab, selama duduk sebagai wakil rakyat kemudian bisa memenuhi ekspektasi pemilih itu menjadi paling penting.

“Tidak menjadi soal kalau komitmen dan pengetahuannya kuat. Pengetahuan bisa segera di atasi, yang bahaya kalau belum bekerja sudah lebih banyak menuntut fasilitas dan berubah prilaku menjadi glamor,” cetusnya.

Senada dengan itu, Manager Strategi dan Operasional JSI, Nursandy Syam mengatakan, sebagian besar anggota DPRD yang dilantik berstatus baru di parlemen. Namun, bila ditelisik lebih dalam posisi mereka tergolong pengalaman.

Misalnya saja, anggota baru ini berstatus kepala daerah, atau anggota DPRD tapi hanya ditingkat kota/kabupaten yang kemudian naik kelas di provinsi.

“Harapannya, keberadaan mereka bisa memperkuat tugas pokok dan fungsi dewan itu sendiri. Selain itu, sinergitas dengan eksekutif berjalan baik. Saya optimis, meski pendatang baru tapi bisa membangun kerja-kerja pemerintahan nantinya,” ucapnya.

Untuk legislator dengan usia yang cukup muda duduk di parlemen, kata Sandi, hal itu sangat membantu nantinya saat mulaibekerja. Bahkan, dengan status muda akan menjadi pencetus semangat lantaran masih mampu dan kemampuan mobilitas tinggi.

Psikolog Universitas Negeri Makassar (UNM), Prof. Dr. Muhammad Jufri, memiliki pandangan terkait para legislator muda yang mengemban amanah rakyat.

Prof Muhammad Jufri menuturkan, usia muda tak menjadi problem bagi seseorang untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat di gedung parlemen.

Dia menilai, kematangan berpikir seseorang sudah tentu jauh hari telah dipersiapkan. “Pandangan saya, anggota dewan di usia muda tak masalah. Kematangan berpikir tentu sudah dipersiapkan dengan baik. Betul-betul telah memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab serta yang mereka janjikan,” ujarnya.

Menurutnya, legislator muda tentu lebih agresif, memiliki semangat untuk mengawal kebijakan eksekutif untuk rakyat kecil. “Jadi, menurut saya persoalan usia tak perlu didebatkan, yang pasti legislator muda harus menjalankan tugasnya. Jika mereka ingin mendapatkan penilaian positif maka lakukan yang terbaik. Apa yang akan mereka kerja nantinya,” tuturnya.

Ia berharap anggota DPRD yang baru dilantik menjalankan tugas sesuai apa yang menjadi harapan publik. “Kalau ingin mendapat apresiasi masyarakat, maka dewan harus mengikuti tugas sesuai fungsinya. Menanamkan komitmen kuat untuk memperjuangkan aspirasi dan hak-hak demi kesejahteran masyarakat, guna memberikan dampak positif terhadap harapan pembangunan,” tuturnya.

Prof Muhammad Jufri juga berharap agar para dewan provinsi, khusus Komisi E yang membidangi pendidikan agar kiranya mampu menyelesaikan persoalan-persoalan berkaitan dengan problem pendidikan di Kota Makassar maupun Sulsel secara umum.

“Harapan kami untuk anggota komisi yang mewadahi pendidikan agar pembangunan dunia pendidikan labih baik,” harap dia.

Terpisah, Pakar Sosiolog Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Dr. Sawedi Muhammad mengurai bahwa banyak harapan masyarakat untuk anggota dewan baru dan lama.

Pertama, anggota DPRD memahami tupoksinya secara konstitusional dimana melekat fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan.

“Gagal memahami fungsinya akan berimplikasi terhadap kinerja anggota dewan yang tidak maksimal,” katanya.

Kedua, anggota DPRD harus memperlihatkan perilaku yang anti korupsi. Mereka harus menjadi panutan pelaksanaan prinsip-prinsip good governance.

“Ketiga, anggota DPRD harus menjadi mitra strategis dari eksekutif dalam menciptakan dynamic governance,” tuturnya. (arman-yadi)

Komentar