oleh

Tarik Ulur Angka, NPHD Pangkep Masih Buntu

Editor : Ashar Abdullah, Penulis : Atho-Pilkada, Politik-

PANGKEP, BACAPESAN.COM – Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk alokasi biaya Pilkada Pangkep antara KPU dan Pemkab Pangkep masih menemui jalan buntu. Kedua belah pihak masih belum menemui kata sepakat.

KPU sendiri mengusulkan angka Rp34 Miliar, sementara Pemkab hanya bersedia diangka Rp20 Miliar.

Ketua KPU Pangkep, Burhan saat dihubungi Rabu (16/10) menjelaskan, jika ketersediaan anggaran pilkada harus mencukupi, karena tidak boleh ada tahapan yang tertukar, tertunda apalagi ditiadakan.

“Di awal harus dipastikan ketersediaan dana yang cukup, jadi tidak memungkinkan penyelenggaraan Pilkada dengan dana yg tidak cukup, misalnya ketika dana habis pada tahapan kampanye, ya tidak mungkin kita berhenti kampanye, lalu kita pindah ke tahapan selanjutnya,” ungkapnya.

Meski NPHD sudah disepakati bahkan ditanda tangani Pemkab dalam halini Bupati Pangkep, Syamsuddin Hamid namun KPU memilih menolak dan mendesak agar dilakukan peninjauan ulang.

“NPHD itu adalah dokumen perjanjian atas dasar kesepakatan bersama, jadi tidak mungkin saya tanda tangan diatas dokumen perjanjian tanpa dasar kesepakatan,” tegasnya.

KPU sendiri akan segera melaporkan hal tersebut ke KPU RI melalui KPU provinsi, dan kemudian diteruskan lagi ke Mendagri untuk ditindak lanjuti.

Sebelumnya, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memberikan perpanjangan waktu untuk daerah yang belum melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), hingga Senin (14/10) kemarin. Sayangnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkep saat urung memberikan kejelasan. (*)

Komentar