oleh

DPW BAIN HAM Sulsel Desak Polda Usut Kasus Korupsi Wabup Jeneponto

Editor : Ashar Abdullah, Penulis : Hikmah-Headline, Hukum, Korupsi-

MAKASSAR,  BACAPESAN.COM- Kasus korupsi pembangunan Pasar Lassang-lassang, Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke dan Pasar Paitanah, Desa Paitanah, Kecamatan Turatea yang diduga melibatkan Wakil Bupati Jeneponto, Paris Yasir tak kunjung menemukan titik terang.

Pasalnya sejak 3 bulan lalu pemeriksaan Paris Yasir telah dilakukan di Polda Sulsel namun sampai saat ini tidak ada kejelasan.

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BAIN HAM RI) Sulawesi Selatan menyoroti sikap Polda Sulsel yang dianggap terlalu lamban.

Ketua DPW BAIN HAM RI, Djaya Djumain mengatakan bahwa Kepolisian daerah Sulawesi Selatan harusnya segera mengumumkan tersangka kasus korupsi pasar rakyat tersebut.

“Polda Sulsel sepertinya ‘tidur’ dalam penanganan kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 3,7 Milyar yang berasaldari Dana Anggaran Khusus (DAK) pada tahun 2017,” Imbuhnya Jumat (18/10/2019) kemarin.

Sebelumnya, menurut Djaya Polda Sulsel telah melakukan pemeriksaan di kantor Bupati Jeneponto dan  memeriksa Wakil Bupati Jeneponto namun sampai saat ini belum ada penetapan tersangka.

“Polda Sulsel telah menimbulkan traumatik bagi warga Jeneponto karena turun kelapangan dengan pakaian bersenjata lengkap tetapi hingga saat ini belum ada penetapan tersangka Wakil Bupati Jeneponto Paris Yaris ,” ungkapnya.

Pihaknya berharap, dalam waktu dekat ini Polda Sulsel memberikan putusan terkait kasus yang merugikan negara hingga milyaran rupiah.

“Saat ini bola ada di Polda Makassar,  Polda harus memperlihatkan taringnya,” katanya. (*)

Komentar