oleh

Polisi Dilarang Pamer Kekayaan di Medsos

Editor : Lukman Maddu-Headline, Hukum-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Kepolisian daerah Sulawesi Selatan mulai meneruskan perintah Kapolri agar jajarannya tidak pamer kekayaan di media sosial.

Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sulsel, Brigjen Pol Adnas menyerukan agar seluruh anggotanya yang berada di wilayah hukum Polda Sulsel untuk mengikuti instruksi pimpinan tersebut.

“Jangan tonjolkan pola hidup mewah diantara rekan kerja, maupun masyarakat, persolan rezeki adalah rahasia Tuhan,” kata Adnas kepada bawahannya.

Imbauan lainnya agar anggota Polri tidak mengunggah foto atau video yang menunjukkan hedonisme pada media sosial. Hal itu jelas Adnas, dikhawatirkan menimbulkan kecemburuan sosial.

“Surat Telegram itu adalah batasan kepolisian sehingga Kapolri menggaungkan imbauan itu ke 480 ribu personel polisi. Ada tujuh poin pedoman pola hidup sederhana yang diserukan, ” jelas Adnas.

Pertama terang Adnas, tidak menunjukkan, memakai, memamerkan barang-barang mewah dalam kehidupan sehari-hari baik dalam interaksi sosial di kedinasan maupun di area publik.

Senantiasa menjaga diri, menempatkan diri dengan pola hidup sederhana di lingkungan internal institusi Polri, maupun kehidupan bermasyarakat

“Termasuk juga tidak mengunggah foto atau video pada medsos yang menunjukkan gaya hidup yang hedonis, karena dapat menimbulkan kecemburuan sosial, ” terang Wakapolda Sulsel ini.

Kemudian lanjut Adnas, menyesuaikan norma hukum, kepatuhan, kepantasan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal. Menggunakan atribut Polri yang sesuai dengan pembagian, untuk penyamarataan.

Selanjutnya, pimpinan, kasatwil, perwira dapatmemberikan contoh perilaku dan sikap yang baik dengan tidak memperlihatkan gaya hidup yang hedonis terutama Bhayangkari dan keluarga besar Polri.

“Jika hal itu ditemukan, akan dikenakan sanksi yang tegas bagi anggota Polri yang melanggar, ” lanjut perwira tinggi Polri bintang satu ini.

Sebagaimana diketahui, Mabes Polri telah mengeluarkan Surat Telegram Nomor: ST/30/XI/HUM.3.4/2019/DIVPROPAM. Sesuai dengan instruksi Kapolri Jenderal Idham Aziz, arahan tersebut terkait peraturan disiplin anggota Polri soal kode etik profesi.

Dalam TR tersebut disebutkan bahwa Polri sebagai alat negara bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat harus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Hal tersebut tentunya melalui penerapan pola hidup yang sederhana dengan tidak bergaya hidup mewah, menunjukkan hedonisme dalam kehidupan sehari-hari, baik di internal institusi Polri maupun kehidupan bermasyarakat.

Masih dalam isi Surat Telegram, berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pegawai Negeri pada Polri harus menyesuaikan kemampuan ekonomi sebagai cerminan sifat prihatin untuk mencegah terjadinya kesenjangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Khususnya dalam rangka mewujudkan aparatur negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotime, agar memedomani pola hidup sederhana. (Ajus)

Komentar