oleh

Pengadaan Helekopter Hanya “Mimpi Buruk”, NA Ancam Bongkar Kedok Dewan

Editor : Ashar Abdullah, Penulis : Yadi-Headline, Metro, Pemerintahan, Politik-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Tamat lah sudah mimpi Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah (NA) agar pengadaan pembeli helikopter oleh Pemprov Sulsel di alokasi APBD 2020.

Manuver NA dengan berbagai lobi-lobi politik pada parpol kini tinggal kenagnan. Pasalnya disahkannya APBD 2020 melalui rapat paripirna Jumat 29 November malam membuktikan bahwa dewan tak setuju adanya pengadaan helikopter sehingga niat NA.

Melalui video singkat berdurasi 2 menit 45 detik. NA ancam bongkar rahasia dewan karena tak ikuti pemintaanya. Bahkan video itu kini menjadi viral karena bersebaran di grup – grup WhatsApp.

Video itu kepada awak media NA menegaskan, pengadaan Helikopter lewat OPD BKD Provinsi Sulsel adalah atas keinginan bersama Forkopinda.

Menurut mantan Bupati Bantaeng dua periode itu, Sulsel memiliki wilayah sangat luas. Pengalaman sebelumnya telah terjadi bencana banjir. Namun, Pemprov sulit mengatasi dikarenakan lokasi medan yang sulit.

“Kita punya wilayah sangat luas, pengalaman kemarin banjir di 10 wilayah termasuk daerah terisolir kita tidak bisa apa-apa,” kata NA.

“Kita sudah kaji bersama pangkosau bahwa uang kita hanya Rp30 M tidak bisa, apalagi keperluan kebutuhan untuk bencana. Jadi kita batalin, tunda cari alternatif lain,” tambah NA.

NA menuturkan, dia tak punya kepentingan sedikit pun karena semua yang dilakukan hanya kepentingan kemanusiaan. NA siap buka-bukaan membongkar apa yang terjadi. Dia juga mengatakan, bahwa dirinya selama ini sudah berbaik hati ke dewan yang terhormat.

“Ini, saya teman-teman DPRD, tolong lah membuat statemen yang menyejukkan. Karena kalau kita mau buka-bukaan. Kita buka-bukaan saja, saya sudah berbaik hati, tidak ada kepentingan sama sekali, itu untuk kemanusiaan, bukan kepentingan gubernur,” ucapnya.

Gubernur bergelar Profesor itu meminta agar anggota Dewan harus memegang prinsip. Dimana antara ucapan dan tindakan. Bahkan dia juga mengancam akan didampingi KPK untuk membuka kedok yang terjadi diDewan.

“Kita siap fear saja, kita didampingi KPK, saya itu apa yang dia (Dewan) ucapkan ke saya, saya pegang. Jangan A di kita B disana, gak boleh dong. Sampaikan itu, kita mau kerja jujur ya jujur aja. Kita sudah terlanjur jujur, tidak punya kepentingan ko,” pungkasnya.

Diketahui, usulan pembelian helikopter oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel telah ditolak oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel. Hal ini sesuai dengan Paripurna RAPBD berlangsung Jumat 29 November 2019 malam.

Rapat finalisasi ini dilakukan sebelum rapat paripurna persetujuan RAPBD 2020 bersama Pemprov pada malam hari ini.

“Pengadaan helikopter sudah dihapus dan tidak ada lagi, karena tidak menjadi kebutuhan prioritas,” kata Wakil Ketua Banggar DPRD Sulsel, Fahruddin Rangga.

Politisi Golkar Sulsel ini menjelaskan, usulan pengadaan helikopter ditolak karena dianggap bukan kebutuhan mendesak. Anggaran tersebut bisa dialihkan untuk kepentingan yang lebih berprioritas.

Fahruddin mencontohkan sektor pendidikan yang masih butuh perhatian lebih. Jelang ujian nasional berbasis komputer (UNBK), masih banyak SMP dan SMA yang belum punya sarana komputer memadai.

Anggota Banggar Selle KS Dalle membenarkan soal dihapusnya usul pengadaan helikopter BPBD Sulsel. Pengadaan ditunda karena usulan anggarannya dianggap tanggung.

“Menurut penjelasan BPBD, anggaran Rp30 miliar bisa untuk digunakan membeli helikopter bermesin satu. Heli itu hanya bisa terbang rendah,” ujarnya.

Lanjut Selle, sebagian legislator menganggapnya sebagai usulan tanggung. Anggaran pengadaan idealnya Rp100 miliar agar memenuhi spesifikasi heli untuk situasi tanggap bencana, termasuk biaya operasional dan perawatan.

“Heli ditunda karena kita sayang pak gubernur. Kita tidak mau beliau naik heli bermesin satu yang kita tahu kemampuan bermanuvernya sangat terbatas,” demikian kata politisi Demokrat itu. (*)

Komentar