oleh

Kekosongan ASN di Sejumlah Kelurahan, Penyebab Dana Kelurahan Terhambat

Editor : Any Ramadhani, Penulis : Ratih-Metro-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM — Kekosongan pegawai yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di sejumlah kelurahan menjadi penyebab dana kelurahan dari pusat belum bisa digunakan secara maksimal.

Dana kelurahan yang dialokasikan pemerintah pusat sebesar Rp54 miliar, belum bisa digunakan secara maksimal di kota Makassar, seperti di kelurahan Barang Caddi, Kodingareng dan Barang Loppo.

Lurah Lae-Lae Abdul Hamid, mengatakan, dana kelurahan tidak cair karena strukturnya tidak lengkap. Untuk Kelurahannya saja, stafnya hanya terdiri dari 2 orang yakni 1 orang tenaga kontrak dan 1 orangnya sukarelawan.

Abdul mengatakan, untuk posisi benahara, masih bisa pinjam dari kecamatan. Sementara, aturannya untuk pencairan dana kelurahan tersebut, harus memiliki PPTK dan PPK di kelurahan itu sendiri.

Menurutnya, solusi untuk pencairan tersebut harus ada PNS Golongan III, yang menjabata sebagai kepala Sekertaris Lurah (Seklur) dan Kepala Seksi.

“Dana kelurahan tidak cair karena strukturnya tidak lengkap. Stafku cuma 2 stu kontrak dan satu sukarela. Solusinya itu harus ada PNS Golongan III. Yang menjabat sebagai kepala seksi atau seklur. Tapikan saya bilang tadi jangankan staf, Pejabat saja setingkat kepala seklur di lae-lae tidak ada apalagi staf,” ujar Abdul

Kata Abdul, jika masih saja kosong PPTK dan PPK di.kelurahannya, kemungkinan tahun 2020 dana kelurahan belum bisa juga di cairkan. Karena tidak sesuai dengan  perwali/aturan.

Sementara, kata Abdul untuk kelurahannya, banyak yang harus di bangun, terutama tanggul. Hal ini, di karenakan air laut di belakang pulau sudah masuk sampai ke rumah warga.

“Kalau tidak ada lagi yang isi di Lae-lae tidak jalan lagi. Tidak sesuai dengan perwali aturan. Semenyara banyak yang mau di bangun terutama tanggul. Itu air laut di belakang pulau itu sudah masuk di rumah penduduk,” ungkapnya, Jumat (6/12/2019). (*)

 

 

Komentar