oleh

Rahman Bando Sebut Bantuan untuk Nelayan Pulau Lumu-lumu Sudah Sesuai

Editor : Lukman Maddu-Metro-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Pemkot Makassar membantah bila bantuan yang mereka berikan kepada nelayan khususnya di Pulau Lumu-lumu, Kelurahan Barrang Caddi, Kecamatan Sangkarrang tidak sesuai.

Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, Rahman Bando mengatakan, bantuan yang mereka berikan telah sesuai dengan proposal yang diajukan oleh masyarakat nelayan. Dan dalam proses pencairannya pihaknya telah mengikuti petunjuk teknis yang ada.

“Jadi tidak benar itu kalau bantuannya mubazir dan tidak tepat sasaran,” ungkapnya, Selasa (10/12/2019).

Rahman Bando mengatakan telah mengecek persoalan itu kepada kepala bidang dan penyuluh yang sering bertemu nelayan ke lapangan dan tidak menemukan adanya pelanggaran serta petunjuk teknis yang dilakukan oleh jajarannya.

“Kami selalu mengacu pada petunjuk teknis, karena kalau salah itu nantinya akan jadi temuan dan kita ini selalu hati-hati dalam mencairkan bantuan. Karena diawasi langsung oleh Inspektorat, KPK, Kejaksaan dan Kepolisan,” katanya.

Rahman Bando pun menyayangkan sikap salah satu tokoh masyarakat yang menyebut demikian, namun kata Ia hal tersebut juga akan menjadi bahan refleksi untuk dirinya agar kembali melakukan pengawasan ketat kepada anggotanya.

“Saya sebetulnya menyayangkan pernyataan itu, tapi kita ambil saja hikmahnya. Dengan pernyataan tersebut akan menjadi refleksi bagi saya untuk terus mengawasi anggota saya di lapangan. Karena jujur saja, aspirasi anggota nelayan itu sangat penting untuk didengarkan, karena mereka bekerja di lautan, menantang bahaya, untuk membawakan ikan bagi masyarakat yang ada di kota. Bayangkan kalau misalnya mereka mogok dan tidak menangkap ikan, jujur saja perekonomian kita akan goyang,” ucapnya.

Karena pentingnya peran nelayan itu kata Ia, dirinya selalu memprioritaskan agar masyarakat nelayan aspirasinya dapat terpenuhi. “Namun sayangnya anggaran untuk nelayan khususnya di dinas perikanan kembali turun dan dengan adanya undang-undang 23 membatasi geraknya untuk memberikan bantuan sesuai dengan aspirasi nelayan,” katanya.

Padahal menurut dia, negara tidak mesti memberi hitung hitungan atau kalkulasi untung rugi. Karena nelayan menjadi tulang punggung masyarakat Makassar untuk terus mendapat asupan gizi dari ikan.

“Persoalan nelayan selalu sama di setiap daerah, kekurangan air bersih, listrik okomodasi antar pulau, kan kasian mereka ini, karena mereka berlokasi di pulau, air galon yang harganya lima ribu mereka beli sepuluh ribu belum lagi minyak, beras dan segala kebutuhan dasarnya, jadi sebetulnya kita berdosa pada masyarakat nelayan jika kita masih memikirkan untung rugi memberikan bantuan kepada mereka, karena mereka telah melewati badai mempertaruhkan nyawa untuk membawakan kita ikan yang ada didaratan,” katanya.

Untuk bantuan yang diinginkan nelayan sendiri kata Ia saat ini belum bisa mereka penuhi karena anggaran pokok sudah diketuk palu. Namun ia akan mengusahakannya pada anggaran perubahan.

“Kalau untuk bantuan yang mereka inginkan, silahkan kasi masuk proposal, nanti kita verifikasi ulang kalau sesuai dengan petunjuk teknis dan UU 23 pasti kita akan bantu,” tutupnya. (*)

Komentar