oleh

Ujian Nasional Diganti Asesmen Kompetensi dan Survei Karakter

Editor : Ashar Abdullah-Edukasi, Headline, Metro, Pemerintahan, Sekolah-

BACAPESAN.COM – Mulai 2021, siswa tidak lagi harus berjibaku dengan bertumpuk-tumpuk materi yang diujikan di akhir jenjang pendidikan. Sebab, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim telah memutuskan: Ujian Nasional (UN) 2020 akan menjadi yang terakhir.

Nadiem menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah melakukan survei dan diskusi dengan berbagai pihak. Hasilnya, materi UN dinilai terlalu padat. Itu membuat guru cenderung mengajarkan kepada siswa untuk menghafal materi, bukan memenuhi ketercapaian kompetensi.

”UN sudah menjadi beban stres bagi banyak sekali siswa, guru, maupun orang tua,” ungkap Nadiem di hadapan kepala dinas pendidikan se-Indonesia. Terlebih, esensi UN sebagai tolok ukur efektivitas sistem pendidikan dipandang sudah melenceng.

Menurut menteri termuda Kabinet Indonesia Maju itu, UN sejatinya adalah instrumen untuk mengevaluasi sistem pendidikan. Mulai sekolah, letak geografis, kinerja dinas pendidikan, hingga sistem secara nasional. ”Dan UN hanya menilai satu aspek, hanya kognitif. Belum menyentuh aspek lainnya. Termasuk karakter siswa secara holistis,” bebernya.

Pada 2021, kata Nadiem, UN akan diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Ada tiga aspek yang diukur. Yang pertama adalah literasi. Aspek tersebut tidak hanya mengukur kemampuan membaca, tetapi juga mengukur kemampuan siswa dalam melakukan analisis terhadap suatu bacaan. ”Kemampuan memahami konsep di balik tulisan itu yang penting,” ucapnya.

Aspek kedua adalah numerasi, yakni kemampuan bernalar menggunakan matematika. Mengaplikasikan konsep matematika di dalam suatu situasi, baik abstrak maupun konkret. ”Jadi, itu bukan mata pelajaran bahasa dan matematika. Tapi kemampuan murid-murid menggunakan konsep itu untuk melihat dan menemukan solusi suatu masalah di lingkungan hidup kita,” papar mantan CEO Gojek tersebut.

Yang terakhir adalah survei karakter. Menurut Nadiem, aspek itu sangat penting. Pemerintah saat ini hanya memiliki data kognitif. Akibatnya, Kemendikbud tidak bisa melihat baik atau buruk ekosistem pembelajaran sekolah. Tidak tahu apakah rasa cinta tanah air dan nilai Pancasila benar-benar dirasakan siswa. Juga soal toleransi, gotong royong, dan tingkat kebahagiaan siswa di seluruh Indonesia. Survei karakter diharapkan menjadi tolok ukur bagi sekolah untuk melakukan perubahan.

Komentar