oleh

DPRD Parepare Desak Bumi Putera Bayar Klaim Asuransi Nasabahnya

Editor : Kalmasyari-Berita, Daerah, Parepare-

PAREPARE, BACAPESAN.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare melalui Komisi II melakukan rapat dengar pendapat dengan pihak Asuransi Bumi Putera, Kamis, (2/1/2019).

Komisi II yang diketuai Kamaluddin Kadir mengancam pencabutan izin operasional perusahaan asuransi tersebut lantaran telat membayar klaim asuransi nasabahnya.

Kamaluddin Kadir mengatakan, jika tidak ada kepastian, Komisi II akan merekomendasikan ke Pemerintah daerah untuk mencabut izin perusahaannya.

“Saya kasi waktu satu Minggu. Kami akan panggil kembali kesini (Kantor DPRD). Kalau tidak kooperatif dan belum ada kejelasan kami akan tutup paksa kantornya,” tegas Kamaluddin Kadir.

Sementara, Muh Sofyan selaku nasabah mengaku kecewa dengan pelayanan Bumiputera sebab kata dia, selama sembilan bulan dana klaimnya tersendat.

“Selama ini saya tidak pernah telat bayar. Dana saya yang tersendat Rp20 juta. Saya sudah bolak-balik menagih. Sampai sekarang belum ada kejelasan,” keluhnya.

Pimpinan Bumiputera Cabang Parepare, Muhammad Noer Arlan memohon maaf atas keterlambatan pembayaran itu. Ia mengungkapkan hal itu disebabkan likuiditas keuangan perusahaannya bermasalah.

“Saya sudah usulkan ke kantor wilayah di Makassar dan kantor pusat. Tinggal proses pembayaran dan akan masuk ke rekening pribadi nasabah.

Saat RDP, Komisi II DPRD Parepare mendesak untuk menentukan kepastian pembayarannya. Bahkan didesak menghubungi pimpinan pusat untuk kejelasan pembayaran tersebut.

Diketahui, total nasabah Bumi Putera Parepare ada sekira 2000-an. Sekira 200an nasabah yang dananya jatuh tempo dengan kisaran pembayaran yang tersendat Rp5 miliar.
(***)

Komentar