oleh

Sri Mulyani: Defisit APBN 2019 Melebar jadi 2,2 Persen

Editor : Ashar Abdullah-Ekobis, Keuangan-

BACAPESAN.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan, realisasi defisit APBN tahun 2019 sementara berkisar pada 2,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini melebar dibandingkan dengan target awal 1,84 persen dari PDB.

Sri Mulyani menegaskan, pelebaran defisit anggaran tersebut dilakukan secara terukur dengan memperhitungkan risiko dan manfaatnya, serta kredibilitas fiskal. “Pelebaran defisit anggaran tetap terjaga dan dibutuhkan untuk mempertahankan dukungan fiskal untuk menopang laju perekonomian, pada saat menghadapi pelemahan di dalam negeri,” ujarnya di gedung Kemenkeu Jakarta, Selasa (7/1).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.498,9 triliun atau 91,7 persen dari target APBN 2019. Angka ini tumbuh 3 persen dari realisasinya pada 2018.

Realisasi belanja pemerintah pusat tersebut meliputi belanja kementerian atau lembaga sebesar Rp 876,4 triliun atau 102,4 persen dari target APBN 2019. “Kinerja penyerapan belanja kementerian atau lembaga yang cukup tinggi tersebut antara lain dipengaruhi oleh adanya tambahan belanja pegawai oleh kebijakan kenaikan gaji lima persen dan kenaikan tunjangan kinerja beberapa kementerian atau lembaga, kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan penambahan anggaran penanggulangan bencana,” tuturnya.

Selain itu, terdapat pelaksanaan berbagai program dan agenda strategis pemerintah seperti pemilihan umum, dan kebijakan kenaikan indeks manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mendukung percepatan pengurangan kemiskinan. Sementara itu, realisasi belanja non-kementerian atau lembaga mencapai Rp 622,6 triliun atau 79,9 persen dari target APBN 2019.

Belanja non-kementerian/lembaga ini terdiri dari pembayaran bunga utang sebesar Rp 275,5 triliun dan subsidi sebesar Rp 201,8 triliun. “Realisasi subsidi relatif lebih kecil dari pagu APBN 2019, antara lain dipengaruhi oleh lebih rendahnya harga ICP, menguatnya nilai tukar rupiah, serta penajaman alokasi subsidi pupuk,” ucapnya.

Transfer Daerah dan Dana Desa

Sementara itu, realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp 811,3 triliun atau 98,1 persen dari target APBN 2019. Angka ini lebih tinggi 7,1 persen dari realisasi pada 2018.

“Pencapaian realisasi TKDD tersebut antara lain dipengaruhi oleh penyelesaian sebagian kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) sampai dengan tahun 2018, adanya kebijakan penyaluran DAU tambahan untuk pembayaran kenaikan iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, dan kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran dana TKDD,” imbuhnya.

Komentar