oleh

BPK Serahkan Kasus Fee 30 Persen Ke Kepolisian

Editor : Ashar Abdullah, Penulis : Ratih-Hukum, Korupsi, Metro-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM — Kasus dugaan pemotongan anggaran dari setiap Kecamatan di Makassar atau kasus fee 30 persen kini terus bergulir di meja penyidikan. Baru-baru ini, kasus fee 30 persen kembali disidangkan.

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebut adanya bagi-bagi dana ke sejumlah rekening pribadi anggota dewan sebesar Rp40 juta tiap rekening, termasuk kepada mantan legislator makassar Irwan Jafar. Hal itu diungkapkan JPU dengan menyadarkan pada hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Kasubag Humas dan TU BPK RI Perwakilan Sulsel, Andi Wira Alamsyah, mengatakan audit kasus tersebut telah selesai dilakukan dan sudah diserahkan ke kepolisian. Hasilnya terbukti menyebabkan kerugian keuangan negara.

“Sudah kami serahkan ke kepolisian terkait detail. Jadi kami sudah di minta tentang pemeriksaan dan sudah selesai, laporan juga sudah kami serahkan ke kepolisian. Yang jelas kami sudah lakukan pemeriksaan dan memang terjadi kerugian negara atas kejadian tersebut. Namun detailnya kami sudah serahkan ke kepolisian. Jadi silahkan tanyakan ke kepolisian,” ujar Wira.

Namun, Wira tidak merinci nilai kerugian atas pemotongan fee 30 persen itu, lantaran hal tersebut merupakan kewenanangan kepolisian selaku pemohon audit. Sementara terkait pernyataan JPU soal adanya aliran dana ke sejumlah anggota dewan, Wira beralasan bahwa itu adalah hasil temuan BPK.

Wira menambahkan meski BPK belum dipanggil untuk memberikan keterangan di persidangan, namun ia mengakui proses BAP terhadap BPK telah dilakukan oleh kepolisian.

“Sampai saat ini, kami belum dimintai keterangan ahli namun sudah di BAP, sudah memberikan keterangan juga di kantor kepolisian tapi di persidangan belum,” ungkapnya, Jumat (10/1/2020).

BPK juga telah menyiapkan materi dan tim ahli dari internal BPK, untuk memberikan keterangan hasil audit terhadap kasus tersebut jika dipanggil. (*)

Komentar