oleh

Dewan Pertanyakan Regulasi Lelang Perumda Air Minum

Editor : Ashar Abdullah, Penulis : Ratih-Metro, Pemerintahan-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Proses lelang jabatan Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar tengah berlangsung. Namun, tahapan tersebut meninggalkan kejanggalan pertanyaan dan masalah lantaran timsel ditangani pejabat Pemprov Sulsel.

Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Hasanuddin Leo mengatakan, dirinya kaget dengan munculnya Tim Seleksi (Timsel) dan diketuai pejabat Pemprov, yakni Sekretaris Provinsi Abdul Hayat Gani. Padahal, seleksi perusda lainnya hanya pejabat Pemerintah Kota (Pemkot).

“Ada apa? Kita juga pertanyakan. Makanya, kita akan panggil Pj Wali Kota Makassar untuk menjelaskan,” tegas Hasanuddin Leo, Kamis (9/1).

Kata Leo, sapaan akrabnya, owner seluruh perusahaan daerah di Kota Makassar itu wali kota bukan provinsi. Hanya saja, perbedaan kebijakan yang diambil oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar untuk Perumda Air Minum.

“Regulasi apa dia pakai untuk mengadakan perbedaan pelaksanaan lelang. Saya kuatir ada kepentingan tertentu,” ujarnya.

Menurut Leo, jabatan penjabat wali kota itu bukan dalam konteks bawahan tapi masih-masing punya garis kewenangan. Bahkan, lelang perumda air minum ini tidak ada sangkut-pautnya dengan Pemprov Sulsel.

“Ini akan jadi agenda kami dan tanyakan di RDP. Timsel itu harusnya dibentuk Pemkot, nah sekarang apa urusannya dengan Gubernur,” ucapnya.

Pendaftaran calon direksi Perumda Air Minum Kota Makassar resmi dibuka. Sudah ada lima peserta yang berminat hingga kemarin. Satu diantaranya yakni Plt Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Makassar, Hamzah Ahmad.

“Sampai hari ini (siang kemarin) sudah ada lima yang mendaftar, salah satunya Hamzah Ahmad,” kata Ketua Panitia Seleksi, Sittiara Kinnang.

Meski menjabat sebagai pelaksana tugas, menurut Ira, tidak ada perlakuan khusus. Sebab kedudukan Hamzah Ahmad sama dengan empat peserta lainnya yakni sebagai peserta seleksi atau calon direksi.

“Statusnya itu tidak mempengaruhi tim seleksi, mau dia plt atau apa kan kedudukannya sama sebagai peserta,” ucapnya.

Kata Ira, Hamzah juga tidak perlu mundur dari jabatannya sebagai pelaksana tugas untuk bisa mengikuti lelang direksi. Ketentuan itu juga berlaku bagi pengurus partai politik yang ingin ikut seleksi.

Dimana pengurus partai politik diwajibkan membuat surat pernyataan siap mundur dari kepengurusannya ketika terpilih.

“Tidak ada aturan dia harus mundur (sebagai plt), kalau parpol kan harus ada surat penyataan nanti setelah dia lolos seleksi baru kita minta surat pengunduran dirinya,” tegasnya.

Dia menerangkan jumlah peserta yang mendaftar diprediksi akan terus bertambah. Pasalnya, batas akhir pendaftaran hingga 12 Januari 2020. Sehingga diperkirakan calon peserta yang ingin ikut seleksi masih melengkapi berkas administrasinya.

Soal pengumuman seleksi administrasi, lanjut Ira, pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke tim seleksi. Ada empat direksi yang dibuka yakni direktur utama, direktur umum, direktur keuangan dan direktur teknis.

Nanti timsel yang tentukan kapan diumumkan jadwalnya (pengumuman seleksi),” ujarnya. (*)

Komentar