oleh

Pelantikan Direksi 3 Perusda Tunggu SK Parpol

Editor : Ashar Abdullah, Penulis : Ratih-Metro, Partai, Pemerintahan, Politik-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM — Komposisi Direksi 3 perusahaan daerah (Perusda) yakni PD Parkir Makassar Raya, PD Pasar Makassar Raya dan PD Terminal Makassar Metro telah ditentukan. Namun, pelantikannya tinggal menunggu surat keterangan (SK) pemberhentian sebagai pengurus partai politik (parpol) dari pimpinan parpol.

Seperti yang tertuang dalam persyaratan pelamar, dalam hal ini persyaratan khusus direksi 3 perusda. Poin 19 yang berbunyi “Bersedia tidak menduduki jabatan atau tidak rangkap jabatan struktural atau fungsional atau pelaksana di instansi/lembaga Pemerintah Pusat/Daerah, jabatan Direksi atau Dewan Pengawas/anggota Komisaris pada BUMD lainnya, BUMN, dan atau Badan Usaha Swasta apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Direktur Perusda Kota Makassar”.

Asisten II Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Ekonomi Kota Makassar Sittiara Kinnang mengatakan, untuk pelantikannya, pihaknya sementara menunggu SK pemberhentian sebagai pengurus parpol dari pimpinan parpol. Namun, perlu proses.

“Tidak ada kendalanya. Bukan tidak menyerahkan. Mereka Sudah ada pernyataan mengundurkan diri saat mendaftar. Kita tunggu SK pemberhentiannya sebagai pengurus parpol dari pimpinan parpol. Perlu proses,” ujar Sittiara, Selasa (14/1/2020).

Dari 9 peserta yang dinyatakan lolos seleksi, terdapat 6 peserta merupakan politisi, seperti calon direksi PD Parkir Makassar Raya yakni Irham Syah Gaffar (PDIP), Susuman Halim (Partai Demokrat) dan Andi Fadly Fedriansyah (Partai NasDem).

Untuk calon direksi PD Pasar Makassar Raya yakni Nuryanto G Liwang dan Basdir berasal dari partai yang sama yakni Partai Demokrat. Sedangkan Saharuddin merupakan mantan Direktur Operasional PD Pasar Makassar Raya periode 2018-2019.

Sementara, calon direksi PD Terminal Makassar Metro hanya Arsony yang tercatat sebagai politisi. Dia merupakan politisi Partai PDIP. Sedangkan dua lainnya yakni Omar Abdallah Arifuddin dan Muhammad Achyar Hamid bukan dari kalangan politisi. (*)

Komentar