oleh

Tunggakan Iuran BPJS Capai Miliaran, Dewan Minta Badan Usaha Patuhi Aturan

Editor : Ashar Abdullah, Penulis : Ratih-Metro, Pemerintahan-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar mempersoalankan tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah.

Tunggakan iuran BPJS lantaran UMP dan UMK yang diberikan oleh sejumlah badan usaha tidak sesuai. Sementara Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2020 sebesar Rp3.103.830 dan pemberlakuan UMP ini akan dimulai pada 1 Januari 2020.

Sama halnya dengan penerapan Upah Minimum Kota (UMK) sebesar Rp3.191.572 juta, yang wajib di terapkan pada 2020 ini. Perusahaan yang memiliki aset diatas Rp250 juta, wajib menerapkan gaji semuai dengan UMK.

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 82 pasal 13 tentang Jaminan Kesehatan mewajibkan kepada seluruh Badan Usaha (Pemberi Kerja) untuk mendaftarkan pekerja beserta seluruh anggota keluarga.

Banyak perusahaan yang terindikasi sengaja tidak melakukan pembayaran BPJS ketenagakerjaan terhadap pekerjanya.

Ketua Komisi D DPRD Makassar Abdul Wahab Tahir, mengatakan Dinkes harus melaporkan ke BPJS terkait hal-hal apa saja yang menjadi kendala perihal pemenuhan kewajibannya. Sebab sudah tertuang dalam undang-undang.

“Segera laporkan ke BPJS soal hal-hal apa saja kemudian kendala-kendala apa saja yang mereka belum penuhi. Ini perintah undang-undang kalau orang yang melanggar undang-undang punya kewajiban punya implementasi hukum. Dua minggu on progres dari sekarang,” ujar Wahab.

Wahab menegaskan, perihal laporan Dinkes, agar supaya mendesak BPJS Kota Makassar untuk melakukan kunjungan ke badan usaha yang terindikasi sengaja tidak melakukan pembayaran. Perihal adanya temuan beberapa perusahaan upah dibawah UMP Sulawesi selatan, Wahab berjanji akan melakukan penindakan.

Komentar