oleh

Perusahaan Tidak Membayar Pekerjanya Sesuai UMP dan UMK Bakal Dilaporkan di Kejaksaan

Editor : Ashar Abdullah, Penulis : Ratih-Berita-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar memberikan waktu tenggang selama 2 pekan kepada perusahaan yang ada di Kota Makassar untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.

Hal ini, lantaran tunggakan iuran BPJS Kesehatan mencapai miliaran rupiah. Sementara menirit laporan dari Dinas Kesehatan Kota Makassar tunggakan iuran BPJS dikarenakan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kota (UMK) tidak diterapkan oleh perusahaan yang ada di makassar.

Ketua Komisi D DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir mengancam akan mendatangi perusahaan yang tidak membayar pekerjanya sesuai dengan UMP dan UMK. Jika tidak dilakukan, Wahab akan melimpahkan ke kejasaan negeri makassar.

“Untuk soal itu kita akan datangi perusahaan yang tidak membayar pekerjanya sesuai dengan UMP dan UMK, kami sudah berikan waktu 2 minggu on progrea dari sekarang,” tegasnya.

Menurutnya, perusahaan harus taat kepada undang-undang. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 82 pasal 13 tentang Jaminan Kesehatan mewajibkan kepada seluruh Badan Usaha (Pemberi Kerja) untuk mendaftarkan pekerja beserta seluruh anggota keluarga.

“Masa orang dibayar dibawah UMP. Itukan melanggar undang-undang. Kalau begitu bagaimana cara dia mau bayar BPJS-nya, nah dia dibayar tidak sesuai upah UMP,” terangnya, Selasa (21/1/2020).

Komentar