oleh

Saharuddin Said Soroti Kebijakan Penghapusan Tenaga Kontrak Guru

Editor : Ashar Abdullah-Headline, Metro, Pemerintahan-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Komisi II DPR RI sepakat melakukan penghapusan tenaga kontrak.

Namun, sejumlah pihak tidak sependapat dengan hal itu lantaran akan menimbulkan pengangguran.

Salah satunya Saharudin Said, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Makassar. Menurutnya, pemerintah di daerah tidak serta merta mengambil dan merealisasikan kebijakan pusat. Sebab, permasalahan sosial akan terjadi jika penghapusan tenaga kontrak betul-betul terjadi.

“Inikan persoalan sosialnya besar sekali. Berapa ribu orang yang akan tidak memiliki pekerjaan, padahal pemerintah itu butuh tenaga kontrak,” ucap Saharudin Said, Minggu (26/1).

Sambung Saharudin, jika dibandingkan kinerja ASN Pemkot Makassar dan tenaga kontrak, maka semua tugas pegawai negeri itu selama ini ditangani langsung oleh kontrak. Bahkan, kerja-kerja administrasi di pemerintahan mayoritas diselesaikan tenaga kontrak.

“Lihat Pemkab Gowa, APBDnya tidak lebih besar dari Makassar tidak ada wacana penghapusan tenaga kontrak,” katanya.

Ditambahkan, guru kontrak di Makassar sangat banyak lantaran guru berstatus ASN minim. Sehingga, pemerintah harus memperhatikan betul-betul guru kontrak yang ada di Makassar.

“Saya kira guru kontrak ini prioritas sama tenaga kontrak lain. Tapi kalau mau dihapus, guru ini jadi perhatian karena kita kekurangan guru di Makassar,” ungkapnya.

Menurut legislator PAN ini, pemerintah kota harusnya melakukan evaluasi terhadap tenaga kontrak bukan menghapus. Sebab, kedepan kerja-kerja ASN sangat berat sehingga membutuhkan tenaga kontrak. Apalagi, adanya temuan Inspektorat terhadap tenaga kontrak fiktif menjadi atensi khusus.

“Beban kita terhadap tenaga kontrak itu yang fiktif, bukan penghapusan. Tenaga kontrak mesti dievaluasi,” bebernya. (*)

Komentar